Jilbab Anita di Pulau Dewata

Jilbab Anita di Pulau DewataAnita Whardani kini bisa memakai jilbab di sekolah dengan tenang. Siswi kelas 3 Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2, Denpasar, Bali, ini tak lagi khawatir diminta melepas jilbabnya oleh pihak sekolah.

Gadis berkacamata ini resmi diperbolehkan berjilbab sejak 13 Januari 2014. Namun, hal itu dicapai setelah melalui rangkaian diplomasi alot dan pemberitaan media massa nasional sejak akhir 2013. “Alhamdulillah. Saya terharu, bahagia, dan menangis,” ujar Anita menceritakan momen tersebut kepada HidayatullahTV, yang menemuinya di Bali, April lalu.

Anita mengaku telah berjilbab sejak sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di sekolah Muhammadiyah, Denpasar. Tapi ketika sekolah di SMAN 2 Denpasar, dia tidak diizinkan berjilbab.

Katanya, sejak kelas 1 semester 2 dia sudah meminta izin berjilbab kepada guru bimbingan konseling dan kepala sekolah. Namun usahanya ibarat membentur tembok. Selama itu dia harus bongkar-pasang jilbabnya di sekolah. “Saya mengakalinya dengan memakai jaket dan kain pantai,” kata anak ketiga dari tiga bersaudara pasangan Parwoto dan Ni Made Sulastri ini.

Anita merasakan beban batin karena dia tahu jilbab adalah kewajiban bagi setiap Muslimah. “Saya takut. Tidak tahu mau bagaimana. Jadi, saat itu saya lebih banyak diam. Saya lebih berani bicara saat saya memakai jilbab,” kata Anita yang juga pengurus Pelajar Islam Indonesia (PII) Denpasar.

Setelah diizinkan berjilbab, Anita malah mendapatkan cibiran dari sejumlah teman dan gurunya. Termasuk sebagian temannya yang Muslim. Kata Anita, mereka tidak suka dengan langkah Anita dan Tim Advokasi PII mengangkat kasus pelarangan jilbab ke media massa. “Saya dibilang munafik, virus yang membuat jelek citra sekolah,” ujar Anita.

Kepala Sekolah SMAN 2 Denpasar, Ketut Sunarta mengatakan, tidak ada larangan untuk berjilbab bagi pelajar Muslimah di sekolahnya. “Saya tidak punya hak untuk melarang dan tidak punya hak untuk memberi izin,” kata Sunarta kepada Hidayatullah TV.

Sunarta merasa dirugikan dengan pemberitaan media massa soal kasus Anita. Katanya, banyak komentar miring tentang dirinya dari banyak pihak, termasuk Menteri Agama dan Wakil Menteri Pendidikan.

“Kalau mau bicara ke media dipikirkan dulu. Andai orang-orang yang menghujat itu datang ke sini, akan saya ajak bicara baik-baik,” kata Sunarta.

Kepada Hidayatullah TV, Sunarta menegaskan, tidak perlu izin dari siapa pun untuk berjilbab di sekolahnya. “Mengapa harus minta izin. Siapa yang akan melarang. Orang Hindu mau pakai udeng-udeng juga gak perlu izin. Apa perlu dilarang?” tukas Sunarta.

Katanya, ada sekitar 170 pelajar Muslim di sekolahnya. Pihaknya juga menyediakan mushala dan memfasilitasi acara keagamaan bagi siswa Muslim di sekolah.

Meski telah ada jaminan secara lisan dari sang kepala sekolah, hingga kini belum ada pelajar Muslimah di SMAN 2 Denpasar yang berani berjilbab. Dari sekitar 80 pelajar Muslimah di sekolah itu, hanya Anita yang berjilbab.

Kata Anita, ada pelajar Muslimah yang punya niat berjilbab. Tapi ada juga yang belum mau. “Mereka takut dicibir seperti saya. Mereka bilang, belum punya mental sekuat saya,” ujar Anita.

Masih Banyak yang Larang Jilbab

Sekretaris Umum PW PII Bali, Fatimah Azzahra mengatakan, kasus Anita telah selesai. Namun katanya, masih banyak sekolah negeri yang melarang jilbab. Hasil investigasi PII di Bali menunjukan ada 40 sekolah negeri yang tidak mengizinkan pelajar Muslimah berjilbab.

“Bahkan ada SMPN di Singaraja yang secara tertulis melarang jilbab dalam buku sakunya,” kata Fatimah kepada Hidayatullah TV.

Menurutnya, pelarangan terjadi di SMPN, SMAN, dan SMKN di Denpasar, Badung, Kuta Selatan, Kuta Utara, Singaraja, Buleleng, Tabanan, dan Jembrana. Tim Advokasi Jilbab PII mendatangi satu-persatu sekolah tersebut dan menanyakan soal boleh-tidaknya siswi memakai jilbab di sekolah itu.

Fatimah mengatakan, ada tiga jenis jawaban yang didapat. Pertama, melarang secara lisan dan tulisan. Kedua, memberi jawaban menggantung dengan mengatakan tidak tahu boleh atau tidak. Ketiga, menyuruh untuk meminta jawaban ke Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten setempat.

Kebanyakan sekolah negeri, kata Fatimah, menyarankan untuk mendaftar di sekolah swasta Islam jika ingin berjilbab. Namun, hal itu ditentang oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali, Taufik As’adi.

Dia beralasan, di sekolah Islam jilbab memang sudah diwajibkan. Tapi di sekolah negeri–meski dibolehkan lewat Surat Edaran Dikdasmen No. 1174/C/PP/2002 tentang jilbab– hal itu tidak dijalankan. “Itu kan butuh perjuangan. Di sekolah umum, minta izin shalat Jumat itu sudah sebuah perjuangan,” kata Taufik.

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Bali, Ida Bagus Gede Wiyana juga tidak sepakat dengan sekolah-sekolah negeri yang melarang pelajar Muslimah berjilbab. Menurutnya, sekolah negeri itu sudah punya aturan dari pemerintah pusat. Lain halnya dengan sekolah-sekolah swasta.

“Masalah pakai jilbab dan mukena itu urusan intern umat Islam. Umat lain jangan masuk ke ranah itu, dong,” kata Wiyana yang tahun ini akan mengundurkan diri dari jabatan Ketua FKUB, dan akan fokus menjadi seorang pedanda, atau pendeta Hindu Bali.

Menurut Wiyana, pelaksanaan aturan jilbab bagi sekolah-sekolah negeri, khususnya di Bali, tergantung wibawa pemerintah pusat.

Meski demikian, PII juga melaporkan ada sekolah negeri di Bali yang membolehkan jilbab. “Seperti SMKN 1 Kuta Selatan dan SMPN 1 Bangli,” kata Muhammad David Yusanto, Ketua Tim Advokasi Jilbab PII Bali.

Wakil Kepala SMPN 1 Bangli, I Nengah Sudarman mengatakan, dirinya tidak setuju dengan pelarangan karena hal itu membatasi hak pelajar untuk menjalankan agamanya. “Rasanya kurang pas untuk tidak mengizinkan anak-anak itu berjilbab,” ujar Nengah.

Kata Nengah, jumlah pelajar Muslimah di sekolahnya cukup banyak, tapi yang berjilbab baru satu orang. Pihaknya membiarkan pelajar berjilbab selama tidak menuntut keistimewaan dalam kegiatan belajar-mengajar.

Karena masih banyaknya sekolah negeri yang melarang jilbab, Tim Advokasi Jilbab PII tetap bergerak mencari dukungan. Baik ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan Provinsi Bali, dan DPRD Bali. “Kita sudah menyiapkan petisi berisi sekitar 8.000 tandatangan untuk ditujukan ke Mendikbud,” kata Wakil Sekjen PB PII, Helmy Al Djufry.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Ombudsman juga telah berkunjung ke Bali untuk menyelidiki kasus pelarangan jilbab tersebut.

Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas Kemendikbud, Harris Iskandar menyatakan akan menindaklanjuti hasil investigasi dan aduan PII. “Dengan adanya data-data valid dan dapat dipertanggungjawabkan, pemerintah akan mengambil langkah cepat dan tepat,” kata Harris dalam notulen pertemuan PB PII pada 6 April 2014.

Fatimah Azzahra menyimpulkan, bagi pelajar Muslimah–khususnya di Bali– untuk berjilbab dibutuhkan dua hal; kesadaran dan keberanian. “Kalau ada kesadaran tanpa keberanian, seolah-olah kita tidak berani menampakkan diri sebagai Muslimah,” kata Fatimah.*

Video Liputan Utama HTV, klik di sini!