yusril ihza mahendra

Pakar Hukum Tata Negara Sarankan DPR Tolak Perppu Ormas

Pakar Hukum Tata Negara Sarankan DPR Tolak Perppu Ormas

Yusril mengatakan, yang menjadi persoalan adalah apakah cukup tentang hal ihwal kegentingan memaksa, yang menjadi latar belakang pemerintah untuk menerbitkan Perppu Nomor 2 tahun 2017 itu.

Selengkapnya

Yusril Ajak Umat Islam Sadar dan Berperan Dalam Politik

Yusril Ajak Umat Islam Sadar dan Berperan Dalam Politik

Sekularisme, kata Yusril, dapat menenggelamkan Pancasila. Sementara liberalisme dan kapitalisme menyebabkan tergadainya bangsa

Selengkapnya

Sidang Buni Yani, Prof Yusril Ihza: Tidak Ada Unsur Pidana

Sidang Buni Yani, Prof Yusril Ihza:  Tidak Ada Unsur Pidana

Sebelum didengar pendapat, Jaksa Penuntut Umum (JPU) sempat menolak dan merasa keberatan atas kehadiran Yusril Ihsa Mahendra

Selengkapnya

Yusril: Jika Ormas Barengan Gugat Perppu, Prosesnya akan Lebih Cepat

Yusril: Jika Ormas Barengan Gugat Perppu, Prosesnya akan Lebih Cepat

“Kalau sendiri-sendiri lagi, dari awal lagi sidang pendahuluan perbaikan permohonan, kapan selesainya, yang diuji sama,” tandas Ketua Umum PBB ini.

Selengkapnya

HTI Dibubarkan, Yusril: Ismail Yusanto Punya Legal Standing Gugat Perppu Ormas ke MK

HTI Dibubarkan, Yusril: Ismail Yusanto Punya Legal Standing Gugat Perppu Ormas ke MK

Ismail memiliki hak kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin oleh UUD 1945.

Selengkapnya

Di Hari Sidang Perdana HTI, Persis Resmi Juga Gugat Perppu Ormas ke MK

Di Hari Sidang Perdana HTI, Persis Resmi Juga Gugat Perppu Ormas ke MK

Yusril menjelaskan, sebelum HTI dibubarkan oleh Pemerintah pada 19 Juli 2017, HTI adalah ormas yang berbadan hukum sah. HTI merasa dirugikan hak konstitusionalnya.

Selengkapnya

Yusril: Dengan Perppu, Pemerintah Bisa Bubarkan Ormas Semaunya

Yusril: Dengan Perppu, Pemerintah Bisa Bubarkan Ormas Semaunya

” Ini adalah ciri pemerintahan otoriter.”

Selengkapnya

Yusril: Penerbitan Perppu Ormas Tak Penuhi Unsur Kegentingan

Yusril: Penerbitan Perppu Ormas Tak Penuhi Unsur Kegentingan

Perppu tersebut juga mengandung tumpang tindih pengaturan dengan norma-norma dalam KUHP, terkait delik penodaan agama, permusuhan yang bersifat suku, agama, ras, dan golongan, kata Kuasa Hukum HTI.

Selengkapnya

Perppu Pembubaran Ormas, Yusril Pertanyakan Alasan Pemerintah

Yusril menambahkan, persoalan HTI belum memenuhi syarat adanya kegentingan yang memaksa.

Selengkapnya

Pemerintah Dinilai Perlu Lakukan Rekonsiliasi Akhiri Kegaduhan

Pemerintah Dinilai Perlu Lakukan Rekonsiliasi Akhiri Kegaduhan

Apalagi, menurutnya, pemerintah tidak bisa menjauh dari umat Islam yang mayoritas di Indonesia. Yusril menilai, jika pemerintah memiliki hubungan baik dengan umat Islam maka kondisi bangsa juga akan baik.

Selengkapnya

Page 3 of 612345...Last »