UUD 1945

Kasman Singodimedjo, Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pencoretan Sila Pancasila (2)

Kasman Singodimedjo, Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pencoretan Sila Pancasila (2)

PP Muhammadiyah menilai RUU HIP tidak terlalu urgen dan  tidak perlu disahkan menjadi Undang-Undang

Selengkapnya

Buya Hamka: Agamalah yang Mengisi Pancasila, Bukan Saling Isi Mengisi

Buya Hamka: Agamalah yang Mengisi Pancasila, Bukan Saling Isi Mengisi

Dalam soal ini Buya Hamka pun tegas bersikap, bahwa bagi seorang muslim, Pancasila bukan saling isi mengisi dengan agama, tetapi agamalah yang mengisi Pancasila.

Selengkapnya

Hidayatullah Surati DPR, Minta Pembahasan RUU HIP Tak Dilanjutkan

Hidayatullah Surati DPR, Minta Pembahasan RUU HIP Tak Dilanjutkan

“Surat ini merupakan tanggung jawab kami sebagai bagian dari elemen bangsa yang menginginkan terwujudnya cita-cita berbangsa dan bernegara sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD 1945”

Selengkapnya

Pimpinan MPR Kritisi Banyak Pasal Krusial pada RUU HIP

Pimpinan MPR Kritisi Banyak Pasal Krusial pada RUU HIP

“Banyak sekali frasa-frasa dan penjabaran-penjabaran Pancasila di dalam RUU HIP yang tidak berdasar, asal comot, dan hanya diambil dari pemikiran orang tertentu saja yang tidak bersumber kepada UUD NRI 1945”

Selengkapnya

MPR Serap Aspirasi Masyarakat Soal Amendemen

MPR Serap Aspirasi Masyarakat Soal Amendemen

“Tidak menutup kemungkinan masalah yang lain, tidak hanya soal GBHN”

Selengkapnya

Pimpinan MPR: Indonesia Tak Butuh Presiden Menjabat 3 Periode

Pimpinan MPR: Indonesia Tak Butuh Presiden Menjabat 3 Periode

Fahira mengharapkan agar amandemen terbatas UUD 1945 menyentuh hal-hal substansif yang menjadi persoalan bangsa saat ini dan ke depan

Selengkapnya

Pemerintah berencana Bikin Payung Hukum Pembinaan Ormas

Pemerintah berencana Bikin Payung Hukum Pembinaan Ormas

“Data terakhir sampai 22 November 2019, jumlahnya mencapai 431.465 ormas”

Selengkapnya

Jokowi Diskusikan Amendemen UUD 1945 Bareng Pimpinan MPR

Jokowi Diskusikan Amendemen UUD 1945 Bareng Pimpinan MPR

Bambang menyebut bahwa amendemen UUD 1945 itu tidak terkait dengan mekanisme pemilihan presiden secara langsung.

Selengkapnya

AJI Desak Pemerintah Cabut Pembatasan Akses Media Sosial

AJI Desak Pemerintah Cabut Pembatasan Akses Media Sosial

Wiranto tidak memastikan kapan pembatasan ini akan dicabut, karena sangat bergantung terhadap situasi keamanan di dalam negeri.

Selengkapnya

Menteri ESDM sebut Kekayaan Alam Tak Harus Dikelola Negara

Menteri ESDM sebut Kekayaan Alam Tak Harus Dikelola Negara

“Apa mungkin kalau kita punya warung, terus diharuskan kita kelola sendiri warung milik kita? Kan tidak harus.”

Selengkapnya