undang-undang

DPR: Kemkominfo Blokir Media Islam tanpa Landasan Hukum

DPR: Kemkominfo Blokir Media Islam tanpa Landasan Hukum

Oleh karena itu, kata Sukamta, harus dibuatkan terlebih dahulu Peraturan Pemerintah (PP) yang jelas agar dapat memiliki aturan yang jelas terkait pemblokiran situs.

Selengkapnya

Komisi I DPR: UU ITE Perlu Direvisi Lagi

Komisi I DPR: UU ITE Perlu Direvisi Lagi

Menurut Sukamta, Revisi UU ITE yang sudah dilakukan merupakan kesepakatan pemerintah dan Kemkominfo.

Selengkapnya

Henri Subiakto: Pasal Pemblokiran Keinginan DPR Bukan Pemerintah

Henri Subiakto:  Pasal Pemblokiran Keinginan DPR Bukan Pemerintah

Henri, yang juga merupakan Ketua Panitia Kerja (Panja) revisi UU ITE ini mengungkapkan, asal muasal pasal tersebut adalah adanya pemikiran dari DPR agar jangan sampai masyarakat dijerat sanksi hukum atas penyebaran berita hoax

Selengkapnya

Kemkominfo: Jika Polisi-BNPT Minta Pemblokiran, Bisa Langsung Dipenuhi

Kemkominfo: Jika Polisi-BNPT Minta Pemblokiran, Bisa Langsung Dipenuhi

Bukan pihak tunggal dalam proses pemblokiran, Kemkominfo mengaku mendapatkan masukan terkait pemblokiran dari lembaga yang kompeten.

Selengkapnya

KNRP: Poin-poin Draf Revisi UU Penyiaran ini Abaikan Kepentingan Publik

KNRP: Poin-poin Draf Revisi UU Penyiaran ini Abaikan Kepentingan Publik

“KNRP merasa prihatin bahwa DPR terkesan berusaha menyiapkan sebuah UU Penyiaran yang mengabaikan kepentingan publik dan semangat demokratisasi penyiaran,” ujar Nina Mutmainnah.

Selengkapnya

Hukum Jangan Direkayasa, Kiai Somad: Barang Batil Disimpan pun akan Ketahuan

Hukum Jangan Direkayasa, Kiai Somad: Barang Batil Disimpan pun akan Ketahuan

Kiai Somad menilai, dalam penegakan hukum, siapapun orangnya harus diproses sesuai aturan yang berlaku.

Selengkapnya

Dilindungi UU, MUI Tegaskan tak Berhak Larang Aksi Bela Islam

Dilindungi UU, MUI Tegaskan tak Berhak Larang Aksi Bela Islam

“MUI senantiasa memberikan imbauan kepada masyarakat untuk tidak melakukan demo dan juga tidak melakukan pelarangan karena MUI tidak punya kewenangan.”

Selengkapnya

Politisi PKS: Agama Berkedudukan Tinggi di Mata Undang-undang

Politisi PKS: Agama Berkedudukan Tinggi di Mata Undang-undang

“Saya pikir polisi harus segera menangkap Ahok, karena yang dinistakan ini al-Qur’an, kitab suci umat Islam,” ujar Nasir Djamil.

Selengkapnya

Permadi: Ahok Jadi Tersangka Hanyalah “Permen” dari Kepolisian

Permadi: Ahok Jadi Tersangka Hanyalah “Permen” dari Kepolisian

Mantan politisi PDIP tersebut menilai, orang yang melarang unjuk aspirasi di jalan bisa dilaporkan dan dituntut karena melanggar hak sebagai warga negara.

Selengkapnya

Kemenag: Fatwa Halal Tetap di Bawah MUI

Kemenag: Fatwa Halal Tetap di Bawah MUI

“MUI punya peran besar. MUI itu, kan, kumpulan ulama dari berbagai macam organisasi. Jadi pemerintah mempercayakan kewenangan halal pada MUI,” ujar Nur Syam.

Selengkapnya

Page 6 of 9« First...45678...Last »