undang-undang

Penyelenggara Yayasan tidak Perlu Takut Selama Sistemnya Baik

Penyelenggara Yayasan tidak Perlu Takut Selama Sistemnya Baik

Yetty mengimbau agar suatu yayasan mempunyai pencatatan atau pembukuan, khususnya persoalan keuangan.

Selengkapnya

Habib Rizieq: Membenturkan Pancasila dengan Islam adalah ‘Pemerkosaan’ Pancasila

Habib Rizieq: Membenturkan Pancasila dengan Islam adalah ‘Pemerkosaan’ Pancasila

“Kalau kita menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Ketuhanan Yang Maha Esa, maka segala pemahaman ataupun yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Ketuhanan Yang Maha Esa enggak boleh dilegalkan di Indonesia.”

Selengkapnya

Soal Dana Aksi Bela Islam, Dinilai tak Ada UU Yayasan yang Dilanggar

Soal Dana Aksi Bela Islam, Dinilai tak Ada UU Yayasan yang Dilanggar

Al-Katiri menegaskan, faktanya tidak ada pengalihan dana kepada perangkat yayasan. Karena, dana tersebut murni milik GNPF, diterima oleh GNPF dari umat yang menyumbang untuk Aksi Bela Islam.

Selengkapnya

Soal Kondisi Bangsa, Wantim MUI Ajak Pemerintah Berdiskusi Secara Terbuka

Soal Kondisi Bangsa, Wantim MUI Ajak Pemerintah Berdiskusi Secara Terbuka

Dewan Pertimbangan MUI, kata Din, ingin berdialog dengan partai-partai berbasis Islam, membicarakan terkait legislasi pembuatan undang-undang.

Selengkapnya

Ahok tak Diberhentikan Sementara Dinilai Pelanggaran Konstitusi Sangat Serius

Ahok tak Diberhentikan Sementara Dinilai Pelanggaran Konstitusi Sangat Serius

Hamid menjelaskan, salah satu mekanisme yang dapat ditempuh DPR dalam merespon pelanggaran atas ketentuan pemberhentian sementara Ahok, ialah dengan menggunakan hak angket.

Selengkapnya

Tunda Penahanan Ahok, Pemerintah Dinilai Berakrobat Soal UU Pemda

Tunda Penahanan Ahok, Pemerintah Dinilai Berakrobat Soal UU Pemda

Sesuai ketentuan Pasal 83 UU Pemda diatas, maka semestinya Presiden sudah harus memberhentikan sementara Gubernur DKI Jakarta (Ahok) segera setelah yang bersangkutan menjadi terdakwa

Selengkapnya

Terkait Ahok, Presiden Diminta Beri Contoh Patuh Hukum

Terkait Ahok, Presiden Diminta Beri Contoh Patuh Hukum

KA KAMMI mendesak, Presiden Jokowi segera menerbitkan Kepres pemberhentian Ahok sebagai Gubenur DKI Jakarta.

Selengkapnya

LBH: Sangat Tak Berdasar Hukum, Alasan Mendagri Tunda Berhentikan Sementara Ahok

LBH: Sangat Tak Berdasar Hukum, Alasan Mendagri Tunda Berhentikan Sementara Ahok

Sesuai rumusan Pasal 83 ayat (1) dan ayat (3) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Ahok wajib diberhentikan sementara oleh Presiden karena statusnya sebagai terdakwa kasus penistaan agama, ungkapnya.

Selengkapnya

Ini Alasan Mengapa Presiden Jokowi Harus Menolak RUU Pertembakauan

Ini Alasan Mengapa Presiden Jokowi Harus Menolak RUU Pertembakauan

Sebutnya, RUU Pertembakauan secara diametral bertentangan dengan regulasi-regulasi lain yang sudah eksis. Seperti, UU tentang Cukai, Produk Pertanian dan Perlindungan Petani, dan Kesehatan. Bahkan bertentangan dengan konstitusi.

Selengkapnya

UU Jaminan Produk Halal Bukti Kepedulian Negara Melindungi Umat

UU Jaminan Produk Halal Bukti Kepedulian Negara Melindungi Umat

Kata Lukmanul Hakim, 28 tahun LPPOM MUI berjuang, banyak bolong-bolong yang belum bisa diisi. LPPOM MUI akan terus memperkuat diri.

Selengkapnya

Page 5 of 10« First...34567...10...Last »