Topik Pilihan
Tulus Abadi
Kemenkes Didesak Batalkan Ambil Alih Perizinan Obat
YLKI menduga wacana pengambilalihan itu atas hasil lobi pelaku usaha yang tidak nyaman atas upaya ketat Badan POM dalam pengawasannya
YLKI: Harga Obat Mahal karena Masalah Bahan Bakunya
Kata Tulus, jika Menkes Terawan ingin menekan harga obat ke level yang lebih murah, maka harus mendorong untuk mengurangi impor bahan baku obat
YLKI Minta Konsumen Jangan Terjerat Perilaku Konsumtif
“Belanjalah berdasar pada kebutuhan (need) bukan keinginan (want). Jangan terjerat bujuk rayu diskon, sebab banyak diskon hanyalah gimmict marketing, alias diskon abal abal”
Iuran BPJS Naik, YLKI Minta Pemerintah Jamin Pelayanan Prima dan Handal
“Jika dilihat dari aspek yang lebih luas, kebijakan ini bisa memicu hal yang kontra produktif bagi BPJSKes itu sendiri”
Muhammadiyah Imbau Pemerintah Tak Larang Minyak Goreng Curah
“Pada Januari 2020 nanti tidak ada lagi minyak goreng curah sampai ke desa, sampai ke pelosok hingga ke pasar-pasar”
Catatan YLKI Soal Larangan Penjualan Minyak Goreng Curah
Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengimbau agar pemerintah tidak melarang peredaran minyak curah karena dapat merugikan pengusaha skala kecil.
Jasa Habibie dalam Pengendalian Tembakau & Perlindungan Konsumen
Atas warisan dua hal tersebut, YLKI meminta pada Presiden Joko Widodo untuk mengadopsi kebijakan perlindungan konsumen dan pengendalian tembakau.
Pemblokiran Internet di Papua, YLKI Desak Pemerintah Transparan
“Pemblokiran layanan data atau internet tersebut akan berlangsung sampai situasi dan kondisi Tanah Papua benar-benar normal”
Pemadaman Listrik Serentak, YLKI Minta PLN Beri Kompensasi Pelanggan
“Padamnya listrik, apalagi di Jabodetabek, bukan hanya merugikan konsumen residensial saja tetapi juga sektor pelaku usaha. Dan hal ini bisa menjadi sinyal buruk bagi daya tarik investasi di Jakarta dan bahkan Indonesia.”
YLKI: Kemenkeu Jangan Jadikan Cukai Plastik untuk Gali Pendapatan
YLKI meminta kepada pemerintah agar jangan menjadikan cukai plastik untuk menambal ketidakmampuan/kegagalan pemerintah dalam menggali pendapatan di sektor pajak.
