Topik Pilihan
Tim Pengacara Muslim
TPM Minta Aparat Tak Diskriminatif terhadap Tahanan Terorisme
TPM juga mengoreksi program deradikalisasi pemerintah. Menurut Achmad Michdan, program tersebut belum menyentuh pada aspek motivasi dan pelurusan pandangan pelaku teror.
TPM Berharap LP Pasir Putih Penuhi Hak Napi Shalat Berjamaah
“Jangan membatasi hak-hak yang mendasar yang dilindungi secara hukum, seperti shalat, pelayanan kesehatan, terkena sinar matahari, makanan, dan dibesuk oleh keluarga.”
Komnas HAM akan Proses Laporan ‘LP Pasir Putih Larang Napi Shalat Jamaah’
“Tentu kami akan berupaya bisa memaksimalkan peran dan fungsi kita dan kewenangan kita, supaya bisa sesuai dengan apa yang diharapkan,” tutur Komisioner Komnas HAM.
TPM Laporkan LP Pasir Putih Larang Napi Shalat Berjamaah dan Jumatan
“Shalat Jumat pun mereka lakukan dalam keadaan terisolasi, hingga sampai adanya pembatasan kunjungan, serta obat-obatan herbal juga tidak boleh semacam madu.”
TPM: Kasus Penangkapan terkait UU ITE Cenderung Diskriminatif
Sebabnya, kata dia, seringkali UU ITE hanya dialamatkan kepada aktivis Islam dan menjatuhkan Islam.
Kuasa Hukum: Keluarga Belum Terima Surat Penangkapan dan Kematian
Jika tidak dapat dipertanggungjawabkan, sambung Michdan, keluarga dan penasihat hukumnya akan melakukan upaya-upaya terkait hak keluarga.
TPM Imbau Penting Dokumentasi Kasus Penyerangan Ustadz
“Jadi kalau ada kejadian dimana, itu tercatat dengan baik, kronologisnya, dan data-data awal, foto orang, dan KTP-nya.”
TPM Dampingi Keluarga Usut Kematian Jefri
Kuasa hukum akan mencari keterangan terkait dugaan sejumlah uang yang diterima keluarga dari Densus 88.
Sekjen FUI Muhammad Al-Khaththath Bebas
Khaththath dibebaskan setelah kepolisian memutuskan penangguhan penahanan yang diajukan Ketua Tim Pengacara Muslim, Achmad Mihdan, sejak hari pertama penahanan, dengan surat jaminan berbagai pimpinan ormas Islam dan pimpinan DPR RI.
Ketua TPM: Terdakwa Ahok Dibela oleh PH dan JPU
“Ahok harusnya bersyukur, baru pada kali ini sebagai Terdakwa ada Pembela (Penasihat Hukum) 2 pihak (PH-nya dan JPU),” sindir Mahendradatta.
