Topik Pilihan
sidang Ahok
Pengacara Ahok Enggan Berkomentar Soal Peninjauan Kembali
“Kalau dinyatakan tidak bersalah nama Pak Ahok akan bersih kembali artinya tidak pernah dihukum,” kata Fickar.
Di DPR, Kuasa Hukum Buni Yani Adukan Kejanggalan Persidangan Ini
“Pasal itu muncul tiba-tiba, kami katakan ini pasal sim salabim. Karena dari awal sampai akhir penyidikan tidak ada satupun baik itu ahli, pelapor, saksi, atau tersangka sendiri yang diperiksa Pasal 32 ayat 1.”
Datangi Fadli Zon, Kuasa Hukum Buni Yani Minta Pengawasan Penegakan Hukum
Fadli Zon menyampaikan empati atas apa yang menimpa Buni Yani. Ia berharap ada hikmah atas peristiwa yang membuat Buni Yani kehilangan pekerjaan dan beberapa peluang mempromosikan karya tulis ilmiahnya.
Kuasa Hukum Buni Yani: Ilegal, Hasil Penyelidikan Tambahan yang Diterima JPU
“Padahal sesuai pasal 110 Jo. 138 KUHAP Jo. Pasal 12 ayat 5 Perja no. 36/2011 maka hasil penyidikan tambahan setelah tanggal 2 Januari tersebut tidak sah dan batal demi hukum.”
Kuasa Hukum Buni Yani Nilai Dakwaan JPU Janggal
Dakwaan JPU yang menyebut Buni Yani mengubah dan mengedit video adalah tidak berdasarkan pada proses penyidikan, kata Kuasa Hukum Buni Yani.
Kejaksaan Cabut Banding, Ahok Diminta Segera Dikembalikan ke LP Cipinang
Pedri pun berpendapat, pasca kejaksaan mencabut banding kasus itu, berarti Ahok sudah resmi berstatus narapidana. Maka, kata dia, perlakuannya harus sama dengan narapidana lainnya.
Kuasa Hukum Buni Yani: Asas Praduga Tak Bersalah Harus Dijunjung Tinggi
Ia menegaskan, asas praduga tak bersalah mempunyai arti bahwa seseorang itu tidak dapat disalahkan atas perbuatannya sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan perbuatannya salah dan bahwa dia adalah pelakunya.
Buni Yani akan Disidang, Kuasa Hukum Nyatakan Siap Menghadapinya
Buni Yani akan didampingi oleh 60 orang advokat.
ACTA: Pencabutan Banding Ahok Strategi Tempuh Jalur Hukum Lain
Ia menduga, Ahok akan menempuh langkah Peninjauan Kembali (PK).
Ahok Cabut Banding, Pakar Hukum Pidana: Hal yang Tidak Lazim
Kata Chair, Perlu untuk diperhatikan tentang upaya Jaksa untuk banding pula. Bandingnya Jaksa semakin menarik untuk dikritisi, jika
dimaksudkan agar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memvonis sesuai tuntutan Penuntut Umum, yakni 1 tahun pemidanaan dengan masa percobaan selama 2 tahun.
