Topik Pilihan
RUU KUHP
Australia Terbitkan Travel Advice ke Indonesia Terkait RUU KUHP
Pemerintah Australia lalu mengingatkan aturan-aturan dalam KUHP yang harus dimengerti warganya seperti perzinaan dan hubungan sesama jenis.
Pekan Depan Pengesahan RKUHP, MUI Segera Kirim Utusan ke DPR
MUI menyarankan sebaiknya pengesahan RUU KUHP ditunda sebelum dilakukan perbaikan. Misalnya, sebut Didin, pada pasal 480 ayat 1 dan 3
Ormas Islam: Cabul Tindakan Pidana Meski Dilakukan Suka Sama Suka
MOI menyatakan, kegiatan pelacuran dan bentuk kekerasan seksual lainnya, tetap masuk dalam tindak pidana, meskipun tidak dilakukan dengan paksaan.
“RKUHP Bilang Free Sex Boleh Asal Ada Janji Menikahi, DPR Setuju?”
Menurut info dari salah seorang jubir ACN, sampai besok Ahad (15/09/2019), akan ada agenda konsinyering RKUHP di hotel Hotel Fairmount, Jakarta
RUU KUHP bisa Menjerat Suami 12 Tahun Penjara
Definisi perkosaan mengalami pergeseran pada RUU KUHP yang sedang dibahas saat ini, dimana perkosaan bisa dilakukan oleh suami terhadap istrinya alias perkosaan dalam rumah tangga.
DPR Segera Sahkan RUU KUHP, KPK Masih Keberatan
Namun menurut Taufiq, sampai saat ini RUU ini masih belum dibawa pada tingkat Paripurna DPR RI, karena masih menyelesaikan beberapa pembahasan.
Menimbang Prostitusi Daring Masuk RKUHP
Selama ini, regulasi untuk mengatur delik perzinaan –tak sebatas prostitusi online– telah diperjuangkan berbagai pihak agar dimasukkan ke dalam RKUHP.
ICMI Minta Pemerintah dan Masyarakat Tidak Biarkan LGBT
Berkembangnya aktivitas seksual menyimpang di tengah masyarakat menurut ICMI harus dicegah dengan sosialisasi dan rehabilitasi.
ICMI Minta DPR Perluas Kriteria Zina dalam UU KUHP
Tujuannya agar pelaku LGBT jera dan yang belum melakukannya menjadi takut berbuat.
ICMI: Negara Perlu Rumuskan Hukum Atur Pencegahan LGBT
Pelaku LGBT dinilai perlu diberi hukuman berat yang membuat jera. Demikian juga penganjur, fasilitator, pendonor dan komunitas yang mengambil manfaat secara ekonomis dan politis atas kegiatan itu.
