Topik Pilihan
RUU
Parlemen India Sahkan RUU Kewarganegaraan anti-Muslim India
“Ada rasa takut yang jelas di wilayah-wilayah di mana warga Muslim India tinggal.”
Yang Perlu Anda Ketahui tentang RUU Kewarganegaraan anti-Islam India
“RUU itu untuk komunitas minoritas Hindu, Sikh, Buddha, Jain, Parsi, dan Kristen yang karena partisi tidak dapat datang ke India dan mengalami penganiayaan di negara mereka sendiri.”
Parlemen India Godok RUU Kewarganegaran Berdasarkan Agama, tapi Tak Lindungi Muslim
Melalui RUU ini, kewarganegaraan India akan diberikan kepada anggota komunitas Hindu, Sikh, Buddha, Jain, Parsi dan Kristen
Kecewa Rendahnya Pengesahan RUU, Menkumham: Nafsu Besar Tenaga Kurang
“Jadi tinggalkan ego sektoral kita. Kita melihat Indonesia secara utuh”
Berjuta-juta Hektare Lahan Dikonversi Rugikan Rakyat Miskin
“Dalam rentang 7 tahun terakhir (2011-2018), telah terjadi 2.973 kasus konflik agrarian yang menyebabkan 106 orang meninggal 841 orang luka-luka dan 1.691 orang ditahan”
Riset: Banyak Krisis Agraria, Amanat Undang-Undang Gagal Dilaksanakan
Menurut Yusuf, program land reform (revolusi pertanahan) harusnya tepat sasaran agar memiliki dampak langsung yang signifikan pada penurunan kemiskinan
IDEAS: RUU Pertanahan Banyak Melanggar Prinsip UU Agraria
“RUU ini sarat ketentuan yang menguntungkan bisnis di atas hak rakyat, seperti pengingkaran terhadap hak milik masyarakat, kriminalisasi bagi rakyat mempertahankan tanahnya dari penggusuran”
Nasir Minta Pemerintah Segera Bersikap Soal RKUHP dan Perppu KPK
“Masalah ini merupakan hak Presiden. Kalau Presiden ada hal penting dan genting bisa mengambil langkah dengan menerbitkan perppu. Kalau menerbitkan perppu tentu ada konsekuensinya”
MUI Beri Perhatian Khusus RUU P-KS dan Lainnya di Rakernas
MUI juga menyampaikan keprihatinan terhadap masalah kerusuhan Papua, termasuk Wamena yang banyak menyebabkan jatuhnya korban jiwa warga masyarakat dan aparat penegak hukum
Ketua MPR Minta DPR Bahas RKUHP Serap Aspirasi Masyarakat
Menurut Bamsoet, dahulu dalam pembahasan RUU KUHP, pemerintah dan DPR RI lebih banyak fokus menyerap aspriasi dari LSM atau pun praktisi hukum
