Revisi UU Terorisme

KontraS Desak DPR Segera Bentuk Tim Pengawas Penanggulangan Terorisme

KontraS Desak DPR Segera Bentuk Tim Pengawas Penanggulangan Terorisme

Ferry mengimbau masyarakat untuk hati-hati menggunakan istilah terorisme. Sebab definisi terorisme kini telah berkembang luas.

Selengkapnya

Penahanan Terduga dalam RUU Terorisme Menjadi 21 Hari

Penahanan Terduga dalam RUU Terorisme Menjadi 21 Hari

Seseorang yang diproses hukum atas dasar UU Terorisme, dari mulai ditangkap sampai mendapat putusan yang berkekuatan tetap, dan sampai ke Mahkamah Agung, akan ditahan paling tidak 770 hari.

Selengkapnya

BWU: Kewenangan Polisi dalam UU Terorisme sudah Cukup Besar

BWU: Kewenangan Polisi dalam UU Terorisme sudah Cukup Besar

Sebelumnya Polri mendesak DPR segera mengesahkan Revisi UU Terorisme. Bahkan, Kapolri Tito meminta Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu Terorisme.

Selengkapnya

Serangan Napi dan Bom, Presiden Diharapkan Evaluasi Total BNPT-Densus 88

Serangan Napi dan Bom, Presiden Diharapkan Evaluasi Total BNPT-Densus 88

Untuk itu, dipandang mendesak mempertimbangkan perombakan paradigma, model, dan metodologi penanganan kasus-kasus kekerasan dengan melibatkan semua komponen bangsa.

Selengkapnya

Imparsial Nilai, Pelibatan Militer dalam Penanganan Terorisme Kurang Tepat

Imparsial Nilai, Pelibatan Militer dalam Penanganan Terorisme Kurang Tepat

Jika pelibatan militer tersebut tetap dilakukan, tegasnya, maka pada saat bersamaan DPR dan pemerintah harus merevisi UU tentang Peradilan Militer No 13 Tahun 1997.

Selengkapnya

Pelibatan Militer dalam Penanganan Terorisme Sudah Diatur UU TNI

Pelibatan Militer dalam Penanganan Terorisme Sudah Diatur UU TNI

“Sehingga tidak perlu diatur lagi di dalam RUU tindak pidana terorisme,” kata Direktur Imparsial, Al Araf.

Selengkapnya

Jika TNI Dilibatkan, YLBHI: Pemberantasan Terorisme Selama ini Dianggap Gagal

Jika TNI Dilibatkan, YLBHI: Pemberantasan Terorisme Selama ini Dianggap Gagal

“Jangan sampai ada undang-undang yang bentrok.”

Selengkapnya

Pelibatan TNI Lewat Revisi UU Terorisme Dinilai Kurang Tepat

Pelibatan TNI Lewat Revisi UU Terorisme Dinilai Kurang Tepat

“Pada titik ini, militer tidak bisa melaksanakan operasi mengatasi terorisme tanpa adanya keputusan dari presiden dan pelibatan itu pun merupakan pilihan yang terakhir.”

Selengkapnya