rapat dengar pendapat umum

Pakar Hukum Tata Negara Sarankan DPR Tolak Perppu Ormas

Pakar Hukum Tata Negara Sarankan DPR Tolak Perppu Ormas

Yusril mengatakan, yang menjadi persoalan adalah apakah cukup tentang hal ihwal kegentingan memaksa, yang menjadi latar belakang pemerintah untuk menerbitkan Perppu Nomor 2 tahun 2017 itu.

Selengkapnya