Topik Pilihan
Plt Gubernur
Komjen Iriawan Pj Gubernur, Dinilai Polri Diseret ke Politik Praktis
“Adalah pertaruhan besar bagi independensi dan profesionalisme institusi kepolisian ke depan.”
Komjen Iriawan Jadi Pj Gubernur Jabar Diduga Mempengaruhi Pilgub
“Penunjukan ini menimbulkan syak wasangka peluang ketidakadilan dalam proses Pilkada Jabar karena ada kandidat dari institusi yang sama,” ujar politisi Mardani Ali Sera.
BWU: Polri Enggak Boleh Dwifungsi Lagi
Dwifungsi Polri ini, tutur dia, sebetulnya sudah terjadi sejak dua Pejabat Tinggi Polri diangkat jadi Dirjen Imigrasi dan Dirjen Perhubungan Darat.
‘Petinggi Polri Jadi Plt Gubernur Harus Dibatalkan’
“Artinya hanya orang yang berada dalam jabatan ASN saja yang tergolong pimpinan tinggi madya yang dapat menjadi PLT Gubernur.”
Petinggi Polri Jadi Plt Gubernur, Pakar Hukum: Menyalahi Konstitusi
Intensi konstitusi sudah sesuai dengan UU Pilkada, yakni yang dapat menduduki pejabat gubernur hanya orang yang telah menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Madya.
Polri Diharapkan Tolak Usulan Mendagri soal Plt Gubernur
Apalagi saat ini ada sejumlah jenderal polisi dan militer yang ikut Pilkada 2018, keberadaan perwira Polri sebagai Plt Gubernur dinilai akan bisa berdampak negatif bagi Polri itu sendiri.
IPW: Petinggi Polri Jadi Plt Gubernur Ide Berbahaya
IPW berharap Polri sebaiknya menolak rencana dan usulan Mendagri itu. Sehingga Polri tetap konsen pada penjagaan keamanan di pilkada 2018, dan kepolisian bisa profesional, proporsional, dan independen, meski ada 10 perwiranya yang ikut pilkada.
Petinggi Polri Jadi Plt Gubernur, Jokowi Didesak Tak Terbitkan Keppres
“Jangan sampai kebijakan yang diputuskan oleh Pemerintah justru menghidupkan kembali rezim otoritarianisme baru dan mematikan kehidupan berdemokrasi di Indonesia.”
PSHTN FHUI: Plt Gubernur dari Polri Bertentangan dengan UU Pilkada
“Serta berdampak pada pudarnya netralitas Polri sebagai amanat dari reformasi.”
DPR Kritisi Dua Jenderal Polri Ditunjuk Jadi Plt Gubernur
“Untuk daerah dimana ada cagub berasal dari Polri, maka hal ini akan membangun opini bagian dari desain perselingkuhan dan persekongkolan yang mengancam netralitas fungsi gubernur.”
