Topik Pilihan
PKS
Komisi VII Dorong Pemerintah Segera Bentuk BRIN, Pertanyakan Perpres Belum Diundangkan
“Jangan sampai kejadian ini menjadi preseden buruk dalam pembangunan Iptek nasional. Kok bisa-bisanya Presiden disandera anak buahnya”
PKS Minta RUU HIP Dicabut dari Prolegnas Prioritas 2021
“Jika RUU HIP dimasukkan lagi ke dalam prolegnas prioritas sama saja kita mengundang kegaduhan baru di negeri ini”
Ahmad Syaikhu Tawari Habib Rizieq Gabung PKS
Syaikhu juga menilai, sosok Habib Rizieq merupakan tokoh umat yang dapat mengayomi berbagai kalangan
Habib Rizieq Kaji UU Ciptaker Secara Mendalam sebelum Bersikap
“Kami tidak akan bergerak sebelum betul-betul menguasai materinya. FPI tidak akan mengajukan menolak atau menerima sebelum memahaminya secara komprehensif”
PKS Jalin Silaturahim dengan Habib Rizieq, Dukung Semangat Revolusi Akhlak
“Insya Allah ke depan Indonesia, seperti Habib Rizieq, akan mengedepankan revolusi akhlak agar ke depan Indonesia lebih baik lagi”
UU Cipta Kerja Diteken Presiden Jokowi, PKS: Tidak Semestinya Barang Cacat Diberikan untuk Rakyat
Bukhori menyebut kalau penyusunan RUU yang dilakukan secara tergesa-gesa berakibat pada pembentukan produk hukum yang cacat.
PKS: Presiden Jokowi Harus Tekan Macron untuk Minta Maaf
“Sikap tegas Presiden Jokowi juga sangat penting untuk mewakili ratusan juta umat Islam di Indonesia. Presiden harus memahami suara hati masyarakat muslim Indonesia,”
PKS: Ucapan Macron Jelas Melukai Hati Umat Islam di Seluruh Dunia
“Simbol agama adalah sakral bagi pemeluknya. Bagi ummat Islam, Nabi Muhammad SAW adalah sosok paling penting. Ucapan Macron jelas melukai hati umat Islam di seluruh dunia”
PKS: Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf Masih Jauh dari Kata Berhasil
“Lebih disesalkan lagi ada semacam kondisi dimana kelompok kritis berusaha dibungkam suaranya dengan berbagai narasi yang menyudutkan”
Anggota Baleg: UU Ciptaker Berpotensi Lemahkan Perlindungan Konsumen Produk Halal
“Penghapusan klausul sanksi “penarikan barang dari peredaran” harus dikompensasi dengan wujud sanksi yang tegas, jelas, dan tidak menimbulkan multitafsir di aturan turunan”
