Perppu Ormas Jadi Undang-Undang

Ahli: UU Ormas Bertentangan dengan Asas Proses Hukum yang Adil

Ahli: UU Ormas Bertentangan dengan Asas Proses Hukum yang Adil

“Peran kehakiman harus ditarik lebih awal sebelum keputusan pemerintah tersebut dapat dieksekusi.”

Selengkapnya

Frasa ‘Paham Lain’ pada UU Ormas Dinilai Kemunduran Melebihi Orde Baru

Frasa ‘Paham Lain’ pada UU Ormas Dinilai Kemunduran Melebihi Orde Baru

“Dalam praktik pemerintahan Orde Baru frasa ‘ideologi paham lain’ adalah senjata ampuh yang dapat digunakan memberangus ormas-ormas tertentu yang berbeda suaranya dengan pemerintah.”

Selengkapnya

Munarman: Tak Boleh Ada UU yang Bertentangan Konstitusi

Munarman: Tak Boleh Ada UU yang Bertentangan Konstitusi

Secara substansi pihaknya sudah menyampaikan keberatan yang kini diajukan ke MK kepada DPR saat diskusi menerima atau tidak Perppu Ormas.

Selengkapnya

Pemohon Ajukan 5 Petitum Uji Materi UU Ormas Baru

Pemohon Ajukan 5 Petitum Uji Materi UU Ormas Baru

Kalimat “atau paham lain” pada penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c, menurut Munarman, sangat subjektif dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Uji Materi UU Ormas Baru

MK Gelar Sidang Perdana Uji Materi UU Ormas Baru

Hakim I Dewa Gede Palguna menyampaikan, gugatan pemohon sudah cukup menjelaskan alasan kenapa permohonan ini diajukan dan bagaimana alasan potensi kerugian konstitusi yang muncul.

Selengkapnya

Imparsial: Beberapa Pasal UU Ormas Sangat Berbahaya, Penting Direvisi

Imparsial: Beberapa Pasal UU Ormas Sangat Berbahaya, Penting Direvisi

Menurut Al Araf, Revisi UU Ormas ini menjadi penting karena beberapa pasalnya sangat berbahaya dan membuka ruang potensi besar penyalahgunaan kekuasaan.

Selengkapnya

Ini Yang Paling Ditekankan PPP dalam Revisi UU Ormas

Ini Yang Paling Ditekankan PPP dalam Revisi UU Ormas

Menurut Arsul, pembinaan ormas harus nyata, jangan represif tiba-tiba membubarkan. Sementara tahapan proses pembinaan yang kongkret tidak ada.

Selengkapnya

Revisi UU Ormas akan Masuk Prolegnas Prioritas 2018

Revisi UU Ormas akan Masuk Prolegnas Prioritas 2018

Saat ini RUU Ormas belum ada dalam daftar 50 revisi undang-undang yang telah diketok karena harus menunggu penomoran UU tersebut.

Selengkapnya

MUI Apresiasi Penggugat UU Ormas: Itu Langkah Hukum yang Tepat

MUI Apresiasi Penggugat UU Ormas: Itu Langkah Hukum yang Tepat

“Karena merupakan bentuk kesadaran hukum yang terpuji dan sesuai dengan konstitusi.”

Selengkapnya

GNPF Ulama: Ormas Islam Tidak Anti-Pancasila

GNPF Ulama: Ormas Islam Tidak Anti-Pancasila

Dinilai harus ada pengujian tentang penilaian anti-Pancasila yang mana dalam mekanisme negara hukum diputuskan di pengadilan. Bukan merupakan tafsir sepihak pemerintah sebagaimana yang diatur dalam Perppu Ormas yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Ormas.

Selengkapnya

Page 1 of 212