perda syariah

Wapres: Syariat Jauh Lebih Tinggi daripada Undang-undang

Wapres: Syariat Jauh Lebih Tinggi daripada Undang-undang

Menurutnya, perda berlandaskan syariah ini telah dijalan dengan sebaik mungkin oleh umat Islam khususnya.

Selengkapnya

MUI Sumbar: Haram Pilih Partai Penolak Perda Syariah

MUI Sumbar: Haram Pilih Partai Penolak Perda Syariah

“Haram hukumnya memilih partai atau siapapun yang diusung oleh partai tersebut,” ujar Gusrizal.

Selengkapnya

Pakar Hukum: Perda Berdasarkan Syariah Boleh

Pakar Hukum: Perda Berdasarkan Syariah Boleh

Menurut Ali, PSI harus bisa membuktikan bahwa perda tersebut intoleran dan harus banyak belajar lagi tentang pemerintahan.

Selengkapnya

IKAMI: PSI Berpotensi jadi Partai Anti Agama

IKAMI: PSI Berpotensi jadi Partai Anti Agama

Grace Natali bahwa: “PSI tidak akan pernah mendukung perda-perda Injil atau perda-perda Syariah.”

Selengkapnya

Islam dan Tafsir Pancasila: Di Antara Teori Keberagaman

Islam dan Tafsir Pancasila: Di Antara Teori Keberagaman

Pancasila tak dapat ditafsirkan dengan tafsir yang bertentangan dengan nilai

Selengkapnya

KH Ma’ruf Amin: Djarot tidak Paham Perda Syariah

KH Ma’ruf Amin: Djarot tidak Paham Perda Syariah

Kata Rais ‘Aam PBNU ini, perda-perda bernuansa syariah tidak bertentangan dengan konstitusi.

Selengkapnya

Siapa Menebar Isu SARA akan Menuai Badai

Siapa Menebar Isu SARA akan Menuai Badai

Anehnya, meski jelas palsu, berita kontrak abal-abal itu ikut disebarkan surveyor dan pengamat politik Saiful Mujani dengan embel-embel pertanyaan hoax

Selengkapnya

Mahfud MD: Perda Bernuansa Syariah Sudah Ada dalam KUHP

Mahfud MD: Perda Bernuansa Syariah Sudah Ada dalam KUHP

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menganut yang namanya ‘unifikasi hukum’ dalam hukum publik. Artinya, penerapan hukum yang berlaku sama untuk semua orang tanpa terkecuali

Selengkapnya

Wibawa Pemerintah Bisa Hilang karena Ketidakjelasan Soal Pembatalan Perda

Wibawa Pemerintah Bisa Hilang karena Ketidakjelasan Soal Pembatalan Perda

“Jangan Pak Mendagri mengulangi seperti yang dulu tentang pencabutan Perda Miras, setelah dikritik baru dikatakan kalau itu tidak benar.”

Selengkapnya

Wakil Ketua MPR Desak Kemendagri Transparan ke Publik Soal Pembatalan Perda

Wakil Ketua MPR Desak Kemendagri Transparan ke Publik Soal Pembatalan Perda

Tersiar kabar jika Kemendagri telah mengirimkan daftar perda itu ke pemerintah-pemerintah daerah bersangkutan.

Selengkapnya