Topik Pilihan
penolakan Perppu Ormas
YLBHI dkk Sayangkan, Ingin Jadi Pihak Terkait Sidang Perppu Ormas Ditolak MK
Asfin menilai, langkah MK merupakan sebuah hambatan bagi masyarakat sipil mempertahankan hak konstitusionalnya.
Yusril: Jika Ormas Barengan Gugat Perppu, Prosesnya akan Lebih Cepat
“Kalau sendiri-sendiri lagi, dari awal lagi sidang pendahuluan perbaikan permohonan, kapan selesainya, yang diuji sama,” tandas Ketua Umum PBB ini.
Desak Perppu Ormas Dicabut, Buruh Akan Gelar Demo di DPR
Diperkirakan, untuk aksi demo di Jakarta akan dilakukan oleh sebanyak 1.500 buruh.
Demi Jaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa, BKsPPI Desak Pencabutan Perppu Ormas
Menurut BKsPPI, Perppu Ormas memberikan peluang bagi warga Indonesia dikenakan pidana massal karena menjadi anggota suatu ormas yang dianggap terlarang oleh penguasa.
KontraS: Tak Tepat Penolak Perppu Ormas Dianggap Kroni HTI
Dengan dikeluarkannya Perppu Ormas sebagai pengganti Undang-Undang Ormas yang ada, kata Yeti, pemerintah telah melanggar aturan yang ada.
KontraS: Perppu Ormas Harusnya Tak Menambah Potensi Konflik di Masyarakat
Di samping itu, terang Yeti Andriyani, Perppu Ormas juga bermasalah secara substantif karena muatannya masih sangat multitafsir.
Sikapi Perppu Ormas, Rabithah Al-Ma’ahid Al-Qur’aniyyah Jatim, Jateng, dan DIY Galang Persatuan
Rabithah ketiga daerah itu juga bersepakat menolak mempertentangkan Islam dan kaum Muslimin dengan dasar dan konstitusi negara Indonesia.
Sejumlah Ormas Islam Juga Ajukan Gugatan, Yakin MK Batalkan Perppu Ormas
Ada tiga syarat keluarnya Perppu yang tertuang dalam keputusan MK. “Dan kita tidak menemui kriteria itu dalam masyarakat,” ujar kuasa hukum.
HTI Dibubarkan, Yusril: Ismail Yusanto Punya Legal Standing Gugat Perppu Ormas ke MK
Ismail memiliki hak kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin oleh UUD 1945.
Di Hari Sidang Perdana HTI, Persis Resmi Juga Gugat Perppu Ormas ke MK
Yusril menjelaskan, sebelum HTI dibubarkan oleh Pemerintah pada 19 Juli 2017, HTI adalah ormas yang berbadan hukum sah. HTI merasa dirugikan hak konstitusionalnya.
