Topik Pilihan
pemerintah bubarkan HTI
Perppu Ormas, MUI Ingatkan Negara Jamin Kebebasan Berpendapat dan Berserikat
MUI menyampaikan, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk melindungi negara dan bangsa, pemerintah harus melakukannya dengan mengacu kepada konstitusi, hukum, demokrasi, dan menjunjung tinggi HAM.
Soal Perppu Ormas, MUI Tekankan DPR-MK Pertimbangkan Aspirasi Umat
Diketahui, sejauh ini aspirasi umat khususnya dari berbagai ormas Islam adalah menolak pemberlakuan Perppu Ormas.
YLBHI dkk Sayangkan, Ingin Jadi Pihak Terkait Sidang Perppu Ormas Ditolak MK
Asfin menilai, langkah MK merupakan sebuah hambatan bagi masyarakat sipil mempertahankan hak konstitusionalnya.
Yusril: Jika Ormas Barengan Gugat Perppu, Prosesnya akan Lebih Cepat
“Kalau sendiri-sendiri lagi, dari awal lagi sidang pendahuluan perbaikan permohonan, kapan selesainya, yang diuji sama,” tandas Ketua Umum PBB ini.
Desak Perppu Ormas Dicabut, Buruh Akan Gelar Demo di DPR
Diperkirakan, untuk aksi demo di Jakarta akan dilakukan oleh sebanyak 1.500 buruh.
Muhammadiyah: Jika HTI Tak Bisa Ditoleransi, Harusnya Sekulerisasi Juga
Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menjelaskan, sekulerisasi terang melawan prinsip yang paling pertama dari identitas kebangsaan, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.
Demi Jaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa, BKsPPI Desak Pencabutan Perppu Ormas
Menurut BKsPPI, Perppu Ormas memberikan peluang bagi warga Indonesia dikenakan pidana massal karena menjadi anggota suatu ormas yang dianggap terlarang oleh penguasa.
KontraS: Tak Tepat Penolak Perppu Ormas Dianggap Kroni HTI
Dengan dikeluarkannya Perppu Ormas sebagai pengganti Undang-Undang Ormas yang ada, kata Yeti, pemerintah telah melanggar aturan yang ada.
KontraS: Perppu Ormas Harusnya Tak Menambah Potensi Konflik di Masyarakat
Di samping itu, terang Yeti Andriyani, Perppu Ormas juga bermasalah secara substantif karena muatannya masih sangat multitafsir.
Fadli Zon: Persekusi Terhadap Ormas Menimbulkan Kegaduhan
Pemerintah seharusnya mengedepankan proses peradilan dalam kasus pembubaran HTI.
