“Karena peradilan tidak dilibatkan dalam mengambil keputusan,” ungkap Al-Muzammil.

Selengkapnya

Fraksi yang mendukung PDIP, Golkar, Demokrat, PKB, PPP, NasDem, dan Hanura. Yang menolak Gerindra, PAN, dan PKS.

Selengkapnya

Pengesahan itu disepakati lewat mekanisme voting setelah upaya musyawarah mufakat tak tercapai dalam rapat.

Selengkapnya

Perppu Ormas dinilai akan memberikan kewenangan pemerintah menindak ormas sampai mencabut badan hukum dengan frasa ‘bertentangan Pancasila’ yang justru akan menimbulkan permasalahan makna interpretasi terhadap Pancasila.

Selengkapnya

Andi Yuliani mengatakan, dengan menolak Perppu Ormas, PAN tidak ingin Presiden Joko Widodo melanggar konstitusi negara ini.

Selengkapnya

Ia juga mengingatkan, dalam menegakkan hukum di Indonesia, harus menggunakan proses demokrasi.

Selengkapnya

PKS sepakat siapapun individu kelompok yang teroris dan radikalis tidak boleh hidup di NKRI. “Kita perangi bersama, tapi harus berdasarkan hukum dan sesuai hukum,” tegas Jazuli.

Selengkapnya

Terkait rapat paripurna DPR RI itu, dikabarkan massa akan mendatangi gedung DPR RI untuk melakukan aksi “Tolak Perppu Ormas”.

Selengkapnya

Empat fraksi dari Partai Golkar, Partai Kembangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Nasdem, dan Partai Hanura menyepakati Perppu tersebut.

Selengkapnya

Yusril mengatakan, yang menjadi persoalan adalah apakah cukup tentang hal ihwal kegentingan memaksa, yang menjadi latar belakang pemerintah untuk menerbitkan Perppu Nomor 2 tahun 2017 itu.

Selengkapnya