pemblokiran media islam

Kampanyekan Bahaya LGBT, AILA Mengaku Kerap Disoroti Media Asing

Kampanyekan Bahaya LGBT, AILA Mengaku Kerap Disoroti Media Asing

“Sebetulnya untuk apa media asing menghubungi AILA Indonesia? Kan yang menghapus fanspage AILA Indonesia adalah pihak Facebook.”

Selengkapnya

Facebook Dinilai Tak Adil, AILA Beralih ke Medsos Buatan dalam Negeri

Facebook Dinilai Tak Adil, AILA Beralih ke Medsos Buatan dalam Negeri

Pihaknya juga akan mengajak anggota komunitas Sahabat AILA yang saat ini sudah tersebar di beberapa wilayah Indonesia untuk ikut menggunakan OORTH.

Selengkapnya

Fanspage AILA Diblokir, Facebook Dinilai Merasa Terancam

Fanspage AILA Diblokir, Facebook Dinilai Merasa Terancam

AILA termasuk dari kelompok masyarakat yang mengajukan judicial review pasal-pasal terkait LGBT ke MK.

Selengkapnya

MUI: Media Islam Harus Jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri

MUI: Media Islam Harus Jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri

Media setali tiga uang dengan kondisi politik. Sehingga, jika politik Islam terpuruk, maka media Islam juga kalah. Sebaliknya, terang Mustofa, ketika politik Islam baik, seperti di zaman pergerakan dahulu, maka media Islam akan bagus.

Selengkapnya

“Pentingnya Kebebasan Pers, Jangan Larang Media yang Mengajak pada Keimanan”

“Pentingnya Kebebasan Pers, Jangan Larang Media yang Mengajak pada Keimanan”

“Janganlah melarang penyebaran informasi yang mengajak pada iman dan akhlak mulia, sementara informasi yang mengajak pada kekufuran, kemusyrikan, ateisme, penistaan agama, perzinaan, alkoholisme, dan sejenisnya justru dibiarkan bahkan difasilitasi.”

Selengkapnya

DPR: Kemkominfo Blokir Media Islam tanpa Landasan Hukum

DPR: Kemkominfo Blokir Media Islam tanpa Landasan Hukum

Oleh karena itu, kata Sukamta, harus dibuatkan terlebih dahulu Peraturan Pemerintah (PP) yang jelas agar dapat memiliki aturan yang jelas terkait pemblokiran situs.

Selengkapnya

Komisi I DPR: UU ITE Perlu Direvisi Lagi

Komisi I DPR: UU ITE Perlu Direvisi Lagi

Menurut Sukamta, Revisi UU ITE yang sudah dilakukan merupakan kesepakatan pemerintah dan Kemkominfo.

Selengkapnya

Henri Subiakto: Pasal Pemblokiran Keinginan DPR Bukan Pemerintah

Henri Subiakto:  Pasal Pemblokiran Keinginan DPR Bukan Pemerintah

Henri, yang juga merupakan Ketua Panitia Kerja (Panja) revisi UU ITE ini mengungkapkan, asal muasal pasal tersebut adalah adanya pemikiran dari DPR agar jangan sampai masyarakat dijerat sanksi hukum atas penyebaran berita hoax

Selengkapnya

Mulai Februari 2017, Pemerintah Mengaku akan Blokir Media yang tak Penuhi Syarat

Mulai Februari 2017, Pemerintah Mengaku akan Blokir Media yang tak Penuhi Syarat

Katanya, berdasarkan data Dewan Pers, terdapat sekitar 43.300 media online di Indonesia. Sedangkan yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers baru sebanyak 243 media.

Selengkapnya

Kemkominfo: Jika Polisi-BNPT Minta Pemblokiran, Bisa Langsung Dipenuhi

Kemkominfo: Jika Polisi-BNPT Minta Pemblokiran, Bisa Langsung Dipenuhi

Bukan pihak tunggal dalam proses pemblokiran, Kemkominfo mengaku mendapatkan masukan terkait pemblokiran dari lembaga yang kompeten.

Selengkapnya

Page 1 of 212