pelayanan publik

DKI Jakarta Diapresiasi Raih Penghargaan Pelayanan Publik Terbaik

DKI Jakarta Diapresiasi Raih Penghargaan Pelayanan Publik Terbaik

Gubernur Anies mengatakan, tujuan dari Penyelenggara Pelayanan Publik di Pemprov DKI Jakarta bukan sekadar mendapatkan penghargaan.

Selengkapnya

BDK Aceh Sosialisasikan Pelayanan Publik Berbasis Website

BDK Aceh Sosialisasikan Pelayanan Publik Berbasis Website

Hidayatullah.com–Kepala Balai Diklat Keagamaan (BDK) Provinsi Aceh Salman Al Farisi, S.Ag, M.Pd, mensosialisasikan sistem pelayanan publik berbasis website di Aula […]

Selengkapnya

Legislator Tolak Keras Rencana Penjualan Bandara dan Pelabuhan

Legislator Tolak Keras Rencana Penjualan Bandara dan Pelabuhan

“Jangan serahkan pengelolaan benteng pertahanan negara kepada asing.”

Selengkapnya

DPR: Pengelolaan Bandara oleh Asing Berpotensi Langgar UU

DPR: Pengelolaan Bandara oleh Asing Berpotensi Langgar UU

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan menawarkan pengoperasian Bandara Internasional Lombok dan Bandara Internasional Kualanamu, Sumatera Utara, ke pemerintah Selandia Baru.

Selengkapnya

Demi Kepastian hukum, Seharusnya Tol Gratis Kalau Gerbang Otomatis Rusak

Demi Kepastian hukum, Seharusnya Tol Gratis Kalau Gerbang Otomatis Rusak

Tentunya pemerintah harus memberikan perlindungan hukum kepada mereka yang sudah membeli kartu e-Toll tersebut, ujar Rozaq.

Selengkapnya

Terkait Kebijakan Perbankan, Buya Yahya Doakan Presiden Jokowi Masuk Surga

Terkait Kebijakan Perbankan, Buya Yahya Doakan Presiden Jokowi Masuk Surga

Pesan khusus Buya Yahya itu terkait isu terkini soal perbankan dan transaksi keuangan. Dimana pemerintah melalui Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan terkait penambahan biaya transaksi isi ulang (top up) uang elektronik (menggunakan kartu-kartu bank. Red). Kebijakan ini mengundang polemik.

Selengkapnya

Anggota DPR: Biaya Tambahan “Top Up” Uang Elektronik Merugikan Masyarakat

Anggota DPR: Biaya Tambahan “Top Up” Uang Elektronik Merugikan Masyarakat

Ia menambahkan, peningkatan layanan seharusnya tidak menunggu ada pengenaan biaya. Sebaliknya, pemberian insentif seperti diskon saat masyarakat melakukan top up akan mendorong masyarakat beralih kepada uang elektronik.

Selengkapnya

Mensesneg: Mengerikan, Banyak Peraturan Pemerintah Ganggu Pelayanan Publik

Mensesneg: Mengerikan, Banyak Peraturan Pemerintah Ganggu Pelayanan Publik

“Akibatnya, banyak pelayanan publik kepada murid dan petani yang tidak dilaksanakan.”

Selengkapnya