Topik Pilihan
Pelanggaran HAM
LBH Papua: Diskriminasi Rasial Berulang Kali Tanpa Penegakan Hukum
“Bahkan aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi penjamin keamanan masyarakat, justru terlibat dalam tindakan diskriminasi tersebut”
LBH-YLBHI: Mahasiswa Papua Alami 33 Kasus Pelanggaran HAM
“Kami dari YLBHI dan 16 LBH kantor se Indonesia, hanya ingin meminta dari pemerintahan pusat di bawah rezim Jokowi untuk tidak mengubur masa depan anak-anak Papua”
LBH-YLBHI Kecam Diskriminasi Rasial atas Mahasiswa Papua
Disebutkan bahwa mahasiswa Papua ini seringkali mendapat perlakuan yang tidak baik dalam berbagai hal.
Agustus, Komnas HAM Sampaikan Hasil Investigasi Kerusuhan Mei
Komnas HAM fokus pada penegakan hukum terkait peristiwa kerusuhan 20-23 Mei berjalan dengan baik, sehingga tidak akan berpengaruh jika polisi belum memastikan siapa dalang dari kerusuhan tersebut.
Rezim Al-Sisi Lakukan Lebih 1.000 Pelanggaran HAM di Mesir
Pelanggaran itu meliputi; 283 kasus penyiksaan individu, 30 kematian dalam tahanan dan 111 orang yang telah mengalami kelalaian medis telah terjadi di negara itu kata laporan itu
Komnas HAM: Kepolisian Paling Banyak Diadukan Masyarakat
“Kepolisian (60 kasus), korporasi (29 kasus), dan pemerintahan daerah (29 kasus).”
KontraS: Polisi Lakukan 643 Kasus Kekerasan dalam Setahun
Polri mengakui ada tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat dalam menangani sebuah kasus. Namun, Divisi Humas Polri menyebut, jumlah kekerasan yang melibatkan aparat itu terbilang kecil.
Amnesty Imbau Pemerintah Tanggapi Dugaan Pelanggaran HAM Brimob
Polri membantah pihaknya menganiaya warga di Kampung Bali, Jakarta.
KontraS – LBH Temukan Fakta Baru Misteri Korban Tragedi 22 Mei
“Kejadian sudah 22 Mei, hingga hari ini sudah 11 hari berarti tanpa surat apapun. Berarti sudah dirampas kemerdekaannya, tak mengetahui jadi tersangka atas pasal apa.”
Amnesty International Temukan Bukti Baru Kejahatan HAM Militer Myanmar
“Operasi terbaru di negara bagian Rakhine ini menunjukkan sikap militer yang tidak berubah, tidak tereformasi, dan tidak bertanggung jawab, yang meneror warga sipil…”
