pasal karet

Penguasa dan Pasal Karet pada Era Demokrasi Terpimpin

Penguasa dan Pasal Karet pada Era Demokrasi Terpimpin

‘Apa kemudian para pejuang surut menghadapi pasal karet dan terali besi? Tidak. Di dalam penjara pun mereka masih bisa berdakwah dan bermanfaat bagi sekelilingnya.’

Selengkapnya

Komisi I Terbuka Revisi UU ITE Kalau Banyak Masukan

Komisi I Terbuka Revisi UU ITE Kalau Banyak Masukan

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengusulkan agar pasal karet dalam UU ITE dihapuskan.

Selengkapnya

SK Badan Hukum Dicabut, HTI: Pemerintah Langgar Perppu Ormas

SK Badan Hukum Dicabut, HTI: Pemerintah Langgar Perppu Ormas

“Sampai ini hari HTI tidak pernah tahu kesalahan apa yang sudah dilakukan karena tidak pernah ada surat peringatan sebagaimana diatur dalam Perppu tersebut. Tiba-tiba dicabut begitu saja.”

Selengkapnya

Pemerintah Cabut SK Badan Hukum HTI

Pemerintah Cabut SK Badan Hukum HTI

Kini, katanya, dengan adanya pencabutan SK Badan Hukum HTI, maka ormas tersebut dinyatakan bubar sesuai dengan Perppu No 2 Tahun 2017 Pasal 80A.

Selengkapnya

Perppu Ormas Dinilai Berpotensi Dipakai Pemerintah Memberangus Kritik

Perppu Ormas Dinilai Berpotensi Dipakai Pemerintah Memberangus Kritik

Pemerintah pun, tambah Iman, juga mengabaikan perintah Pasal 28F UUD 1945.

Selengkapnya

AJI: Perppu Ormas Berpotensi Ancam Kebebasan Berserikat dan Berpendapat

AJI: Perppu Ormas Berpotensi Ancam Kebebasan Berserikat dan Berpendapat

AJI menuntut proses pembubaran organisasi apapun harus melalui pengadilan yang adil dan transparan.

Selengkapnya

HTI Sebut Khilafah Bukan Ideologi, Tapi Ajaran Islam

HTI Sebut Khilafah Bukan Ideologi, Tapi Ajaran Islam

Ismail Yusanto mencermati ada upaya labelisasi secara negatif dan mengesankan seperti monster yang seolah ajaran Islam itu menakutkan.

Selengkapnya

YLBHI Protes Pemerintah Keluarkan Perppu Ormas

YLBHI Protes Pemerintah Keluarkan Perppu Ormas

Setelah mengikuti dan mengkaji dengan seksama, kata Asfinawati, Perppu tersebut mengandung muatan pembatasan kebebasan untuk berserikat yang tidak legitimate.

Selengkapnya

HTI: Perppu Ormas Tanda Pemerintah Represif

HTI: Perppu Ormas Tanda Pemerintah Represif

Selain itu, sambungnya, ada ketentuan-ketentuan yang kabur dan berpotensi menjadi pasal karet dalam Perppu baru. Yaitu tentang larangan penghinaan terhadap agama yang tidak ada di UU sebelumnya.

Selengkapnya

Surat Edaran Kapolri Soal Hate Speech Dinilai Pasal Karet

Surat Edaran Kapolri Soal Hate Speech Dinilai Pasal Karet

Menurut anggota Komnas HAM, pasal ‘ujaran kebencian’ (hate speech) dinilai sebagai pasal karet, dan berpotensi disalahgunakan

Selengkapnya