pancasila

Di Hari Sidang Perdana HTI, Persis Resmi Juga Gugat Perppu Ormas ke MK

Di Hari Sidang Perdana HTI, Persis Resmi Juga Gugat Perppu Ormas ke MK

Yusril menjelaskan, sebelum HTI dibubarkan oleh Pemerintah pada 19 Juli 2017, HTI adalah ormas yang berbadan hukum sah. HTI merasa dirugikan hak konstitusionalnya.

Selengkapnya

Fahira: Di Indonesia yang Demokratis, Pembubaran Ormas Seharusnya Lewat Pengadilan

Fahira: Di Indonesia yang Demokratis, Pembubaran Ormas Seharusnya Lewat Pengadilan

Fahira menjelaskan, yang membedakan negara demokrasi dan negara bukan demokrasi adalah sejauh mana lembaga peradilan diberi peran dalam menjaga check and balance (pengawasan dan keseimbangan) dari pemegang kekuasaan.

Selengkapnya

Penolak Perppu Ormas Distigma sebagai Kroni HTI, Persis: Itu Naif

Penolak Perppu Ormas Distigma sebagai Kroni HTI, Persis: Itu Naif

Jeje menjelaskan, ormas-ormas yang menolak Perppu itu kebanyakan tidak ada kaitannya dengan HTI. Bahkan mereka telah lahir dan eksis jauh sebelum HTI ada di Indonesia.

Selengkapnya

Untuk Mencapai Cita-cita Bangsa, Indonesia Jangan Disapih dari Islam

Untuk Mencapai Cita-cita Bangsa, Indonesia Jangan Disapih dari Islam

Maka kata Din Syamsuddin, tidak mungkin Pancasila dijauhkan dari agama, khususnya Islam. Karena sila pertamanya saja, Ketuhanan Yang Maha Esa, adalah tauhid.

Selengkapnya

SK Badan Hukum Dicabut, HTI: Pemerintah Langgar Perppu Ormas

SK Badan Hukum Dicabut, HTI: Pemerintah Langgar Perppu Ormas

“Sampai ini hari HTI tidak pernah tahu kesalahan apa yang sudah dilakukan karena tidak pernah ada surat peringatan sebagaimana diatur dalam Perppu tersebut. Tiba-tiba dicabut begitu saja.”

Selengkapnya

Pemerintah: HTI Cantumkan Pancasila sebagai Ideologi Badan Hukum Perkumpulannya

Pemerintah: HTI Cantumkan Pancasila sebagai Ideologi Badan Hukum Perkumpulannya

Pemerintah menuding HTI mengingkari AD/ART organisasinya.

Selengkapnya

Pemerintah Cabut SK Badan Hukum HTI

Pemerintah Cabut SK Badan Hukum HTI

Kini, katanya, dengan adanya pencabutan SK Badan Hukum HTI, maka ormas tersebut dinyatakan bubar sesuai dengan Perppu No 2 Tahun 2017 Pasal 80A.

Selengkapnya

Komnas HAM: Perppu Ormas Terindikasi Kuat Langgar Hak Konstitusional Warga

Komnas HAM: Perppu Ormas Terindikasi Kuat Langgar Hak Konstitusional Warga

Perppu Ormas menurut Maneger bertentangan dengan UUD 1945.

Selengkapnya

Pemerintah Terbitkan Perppu Ormas, Anggota Komisi III: DPR yang Memutuskan

Pemerintah Terbitkan Perppu Ormas, Anggota Komisi III: DPR yang Memutuskan

“DPR diberi waktu lebih kurang 3 bulan untuk memutuskan menerima atau menolak. Selama dalam waktu itulah, saya prediksikan pemerintah akan mengajukan ke pengadilan.”

Selengkapnya

HTI: Perppu Ormas Tanda Pemerintah Represif

HTI: Perppu Ormas Tanda Pemerintah Represif

Selain itu, sambungnya, ada ketentuan-ketentuan yang kabur dan berpotensi menjadi pasal karet dalam Perppu baru. Yaitu tentang larangan penghinaan terhadap agama yang tidak ada di UU sebelumnya.

Selengkapnya

Page 11 of 23« First...910111213...20...Last »