MUI menilai bahwa RUU BPIP sebagai inisiatif Pemerintah yang disampaikan ke Pimpinan DPR tanggal 16 Juli 2020 telah menjadi isu dan bola liar di tengah masyarakat yang menimbulkan polemik

Selengkapnya

Jika dikaji dan disikapi dengan tenang dan jernih, pemikiran politik Islam – termasuk pemikiran tentang khilafah – justru akan bisa memperkaya pemikiran kenegaraan di negara Pancasila ini

Selengkapnya

Menuntut penyelenggaraan negara untuk menghentikan sistem dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta sistem dan praktik oligarki, kleptokrasi, politik dinasti, dan penyelewengan/penyalahgunaan kekuasaan.

Selengkapnya

Usaha apapun yang menggiring penafsiran Pancasila kepada tokoh tertentu bisa disebut sebuah fenomena radikalisasi tafsir atas Pancasila

Selengkapnya

“HIP tidak lagi menjadi UU Prioritas di tahun 2020 namun harus terus dikawal jangan sampai RUU PIP mengutak atik Pancasila yang sudah final”

Selengkapnya

Pancasila merupakan kesepakatan (gentlemen’s agreement) yang lahir dari rahim masyarakat yang tertindas oleh kolonialisme pada Abad ke-19

Selengkapnya

“Narasi yang membenturkan Islam dan Pancasila sudah terlalu sering terjadi, dan kita menganggap ini adalah persoalan penting yang harus digali sampai ke akarnya”

Selengkapnya

Lalu kenapa pihak Islam tidak segera menerima Pancasila di Konstituante?

Selengkapnya

“Pasal-pasal kontroversial seperti penafsiran filsafat dan sejarah Pancasila sudah tidak ada lagi”

Selengkapnya

HNW menyayangkan hasil rapat Badan Legislasi DPR RI dan Pemerintah yang telah menarik 16 RUU dari daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2020, tetapi tidak ada RUU HIP dari daftar RUU yang ditarik tersebut

Selengkapnya