Pakar Hukum Tata Negara

Pakar Hukum Tata Negara Tegaskan, Pasal Penodaan Agama Harus Tetap Ada

Pakar Hukum Tata Negara Tegaskan, Pasal Penodaan Agama Harus Tetap Ada

Menurut Yusril Ihza, dikarenakan agama-agama itu dipeluk, diyakini, dan diamalkan oleh pemeluk-pemeluknya, dan semua menyadari adanya perbedaan ajaran agama-agama itu, maka tugas negara adalah melindungi agama-agama tersebut termasuk dari setiap bentuk penodaan dan penistaan.

Selengkapnya

Fahri Hamzah Nilai Pembubaran HTI Berlebihan dan Panik

Fahri Hamzah Nilai Pembubaran HTI Berlebihan dan Panik

Dan dalam demokrasi, pikiran tidak boleh dihukum kecuali sudah menjadi sebuah tindakan merugikan orang lain dan pelanggaran hukum (kriminalitas)

Selengkapnya

PAHAM: Ada Langkah Panjang Jika Ingin Bubarkan Ormas

PAHAM: Ada Langkah Panjang Jika Ingin Bubarkan Ormas

Setelah pengadilan memutus pembubaran ormas, barulah pemerintah dapat mencabut Surat Keterangan Terdaftar atau Badan Hukum ormas tersebut

Selengkapnya

Sikap Represif Sebuah Kemunduran

Sikap Represif Sebuah Kemunduran

Apakah HTI adalah sarang bandar narkoba? Penjual BUMN ke pihak Asing? dan pelindung penista agama?

Selengkapnya

Yusril: Pemerintah Tak Bisa Begitu Saja Bubarkan HTI

Yusril: Pemerintah Tak Bisa Begitu Saja Bubarkan HTI

Hidayatullah.com– Rencana pemerintah melalui Menkopulhukam Wiranto membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melalui jalur hukum, dikritik oleh Pakar Hukum Tata Negara […]

Selengkapnya

Ahok tak Diberhentikan Sementara Dinilai Pelanggaran Konstitusi Sangat Serius

Ahok tak Diberhentikan Sementara Dinilai Pelanggaran Konstitusi Sangat Serius

Hamid menjelaskan, salah satu mekanisme yang dapat ditempuh DPR dalam merespon pelanggaran atas ketentuan pemberhentian sementara Ahok, ialah dengan menggunakan hak angket.

Selengkapnya

Pemerintah Disebut Sudah Berkali-kali ‘Mengulur’ Pemberhentian Sementara Ahok

Pemerintah Disebut Sudah Berkali-kali ‘Mengulur’ Pemberhentian Sementara Ahok

“Pernyataan Mendagri yang pada intinya berisi ‘penolakan’ untuk memberhentikan sementara Ahok dapat dipastikan merupakan tindakan subjektif dan spesifik hanya berlaku bagi Ahok.”

Selengkapnya

Yusril: Semua Orang Dorong Penegakan Hukum yang Konsisten, Adil, dan Beradab

Yusril: Semua Orang Dorong Penegakan Hukum yang Konsisten, Adil, dan Beradab

Ia mengatakan, selama proses penegakan hukum berlangsung, maka asas praduga tidak bersalah tetap harus dijunjung tinggi.

Selengkapnya

GNPF MUI Minta Umat Islam Terus Kawal Kasus Ahok

GNPF MUI Minta Umat Islam Terus Kawal Kasus Ahok

Terkait rencana Aksi Bela Islam berikutnya, Zaitun menuturkan, pihak GNPF MUI akan memberi kepastian paling lambat pada Jumat pekan ini.

Selengkapnya

Pakar Hukum: Pihak Pelapor Harus Terus Awasi Penyidikan Kasus Ahok

Pakar Hukum: Pihak Pelapor Harus Terus Awasi Penyidikan Kasus Ahok

Menurut Yusril, Ahok tidak bisa lanjut ikut pilkada jika dia melanggar pidana dalam UU Pilkada.

Selengkapnya