Pakar Hukum Tata Negara

Terkait LGBT, Mahfud: Iblis juga Ciptaan Tuhan, tapi Harus Dilawan

Terkait LGBT, Mahfud: Iblis juga Ciptaan Tuhan, tapi Harus Dilawan

Terkait LGBT itu, ia pun mengajak semua pihak untuk menggunakan nurani secara bersama untuk menyelamatkan bangsa dan negara Indonesia ini.

Selengkapnya

Mahfud MD: Kriminalisasi LGBT Dibolehkan Konstitusi, Tak Langgar HAM

Mahfud MD: Kriminalisasi LGBT Dibolehkan Konstitusi, Tak Langgar HAM

Mahfud pun mengungkapkan banyak negara di dunia yang menerapkan aturan terhadap LGBT. Bahkan di Irlandia, terangnya mencontohkan.

Selengkapnya

Pakar: Putusan MK Bukan Kemenangan LGBT

Pakar: Putusan MK Bukan Kemenangan LGBT

“Mereka yang salah baca putusan, salah menafsirkan putusan, inilah cermin kesadaran konstitusi kita yang masih belum tumbuh dan berkembang.”

Selengkapnya

Mahfud: Buang-buang Waktu Bicarakan 212 Politik atau Bukan

Mahfud: Buang-buang Waktu Bicarakan 212 Politik atau Bukan

“Kita tidak perlu alergi dengan politik.”

Selengkapnya

Pakar Hukum Tata Negara Sarankan DPR Tolak Perppu Ormas

Pakar Hukum Tata Negara Sarankan DPR Tolak Perppu Ormas

Yusril mengatakan, yang menjadi persoalan adalah apakah cukup tentang hal ihwal kegentingan memaksa, yang menjadi latar belakang pemerintah untuk menerbitkan Perppu Nomor 2 tahun 2017 itu.

Selengkapnya

Yusril: Jika Ormas Barengan Gugat Perppu, Prosesnya akan Lebih Cepat

Yusril: Jika Ormas Barengan Gugat Perppu, Prosesnya akan Lebih Cepat

“Kalau sendiri-sendiri lagi, dari awal lagi sidang pendahuluan perbaikan permohonan, kapan selesainya, yang diuji sama,” tandas Ketua Umum PBB ini.

Selengkapnya

Yusril: Dengan Perppu, Pemerintah Bisa Bubarkan Ormas Semaunya

Yusril: Dengan Perppu, Pemerintah Bisa Bubarkan Ormas Semaunya

” Ini adalah ciri pemerintahan otoriter.”

Selengkapnya

Yusril: Penerbitan Perppu Ormas Tak Penuhi Unsur Kegentingan

Yusril: Penerbitan Perppu Ormas Tak Penuhi Unsur Kegentingan

Perppu tersebut juga mengandung tumpang tindih pengaturan dengan norma-norma dalam KUHP, terkait delik penodaan agama, permusuhan yang bersifat suku, agama, ras, dan golongan, kata Kuasa Hukum HTI.

Selengkapnya

Perppu Pembubaran Ormas, Yusril Pertanyakan Alasan Pemerintah

Yusril menambahkan, persoalan HTI belum memenuhi syarat adanya kegentingan yang memaksa.

Selengkapnya

Jika Perppu Pembubaran HTI Dikeluarkan, Yusril: Itu Kemunduran Besar Berdemokrasi

Jika Perppu Pembubaran HTI Dikeluarkan, Yusril: Itu Kemunduran Besar Berdemokrasi

Apalagi, sambungnya, saat ini pembubaran ormas harus melalui prosedur yang panjang. Seperti teguran tiga kali, pemberhentian sementara kegiatan, dan persetujuan pengadilan.

Selengkapnya