Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti

Jokowi Tak Teken UU MD3 Dinilai Drama Politik Jelek

Jokowi Tak Teken UU MD3 Dinilai Drama Politik Jelek

“Menteri tidak melaporkan kepada saya karena situasinya sangat cepat.”

Selengkapnya

UU MD3 Berlaku Dinilai Kemunduran Demokrasi

UU MD3 Berlaku Dinilai Kemunduran Demokrasi

Menurut Fickar, itulah contoh UU yang menterinya kurang koordinasi dengan Presiden.

Selengkapnya

Soal Wiranto, Pakar Hukum: Eksekutif Tak Bisa Intervensi KPK

Soal Wiranto, Pakar Hukum: Eksekutif Tak Bisa Intervensi KPK

Urusan KPK itu, kata Fickar, adalah penegakan hukum. Bukan politik.

Selengkapnya

Pengacara Ahok Enggan Berkomentar Soal Peninjauan Kembali

Pengacara Ahok Enggan Berkomentar Soal Peninjauan Kembali

“Kalau dinyatakan tidak bersalah nama Pak Ahok akan bersih kembali artinya tidak pernah dihukum,” kata Fickar.

Selengkapnya

Bareskrim Sebut Kasus Viktor Dihentikan, Pakar Pidana: Itu Wewenang Hakim

Bareskrim Sebut Kasus Viktor Dihentikan, Pakar Pidana: Itu Wewenang Hakim

Menurutnya, kepolisian semestinya agak berhati hati dalam menafsirkan perbuatan Viktor ini.

Selengkapnya

Ahok Batal Ditahan di LP Cipinang, Pakar Hukum Pidana: Itu Melanggar KUHAP

Ahok Batal Ditahan di LP Cipinang, Pakar Hukum Pidana: Itu Melanggar KUHAP

Jadi, kata Fickar, penempatan narapidana (termasuk Ahok) di luar LP Cipinang atau LP lainnya adalah tindakan diskriminatif yang mengistimewakan kedudukan seseorang dari orang lain.

Selengkapnya

JPU Kasus Ahok Banding, Pakar Hukum: Ini Logika Hukum Macam Apa?

JPU Kasus Ahok Banding, Pakar Hukum: Ini Logika Hukum Macam Apa?

“Jaksa lebay dan tendensius,” pungkas Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Fadjar.

Selengkapnya