ormas berbadan hukum

HTI Dibubarkan, Yusril: Ismail Yusanto Punya Legal Standing Gugat Perppu Ormas ke MK

HTI Dibubarkan, Yusril: Ismail Yusanto Punya Legal Standing Gugat Perppu Ormas ke MK

Ismail memiliki hak kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin oleh UUD 1945.

Selengkapnya

Di Hari Sidang Perdana HTI, Persis Resmi Juga Gugat Perppu Ormas ke MK

Di Hari Sidang Perdana HTI, Persis Resmi Juga Gugat Perppu Ormas ke MK

Yusril menjelaskan, sebelum HTI dibubarkan oleh Pemerintah pada 19 Juli 2017, HTI adalah ormas yang berbadan hukum sah. HTI merasa dirugikan hak konstitusionalnya.

Selengkapnya

Penolak Perppu Ormas Distigma sebagai Kroni HTI, Persis: Itu Naif

Penolak Perppu Ormas Distigma sebagai Kroni HTI, Persis: Itu Naif

Jeje menjelaskan, ormas-ormas yang menolak Perppu itu kebanyakan tidak ada kaitannya dengan HTI. Bahkan mereka telah lahir dan eksis jauh sebelum HTI ada di Indonesia.

Selengkapnya

SK Badan Hukum Dicabut, HTI: Pemerintah Langgar Perppu Ormas

SK Badan Hukum Dicabut, HTI: Pemerintah Langgar Perppu Ormas

“Sampai ini hari HTI tidak pernah tahu kesalahan apa yang sudah dilakukan karena tidak pernah ada surat peringatan sebagaimana diatur dalam Perppu tersebut. Tiba-tiba dicabut begitu saja.”

Selengkapnya

Pemerintah: HTI Cantumkan Pancasila sebagai Ideologi Badan Hukum Perkumpulannya

Pemerintah: HTI Cantumkan Pancasila sebagai Ideologi Badan Hukum Perkumpulannya

Pemerintah menuding HTI mengingkari AD/ART organisasinya.

Selengkapnya

Pemerintah Cabut SK Badan Hukum HTI

Pemerintah Cabut SK Badan Hukum HTI

Kini, katanya, dengan adanya pencabutan SK Badan Hukum HTI, maka ormas tersebut dinyatakan bubar sesuai dengan Perppu No 2 Tahun 2017 Pasal 80A.

Selengkapnya

Yusril: Dengan Perppu, Pemerintah Bisa Bubarkan Ormas Semaunya

Yusril: Dengan Perppu, Pemerintah Bisa Bubarkan Ormas Semaunya

” Ini adalah ciri pemerintahan otoriter.”

Selengkapnya

Korban Sekularisasi dan Fenomena Perppu Ormas

Korban Sekularisasi dan Fenomena Perppu Ormas

Mengapa gagasan seperti homoseksualisme dan sekularisme tidak masuk menjadi poin tambahan penjelasan pada Perppu Ormas?

Selengkapnya

17 Ormas Islam akan Ajukan Judicial Review Perppu yang Dinilai ‘Anti Islam’

17 Ormas Islam akan Ajukan Judicial Review Perppu yang Dinilai ‘Anti Islam’

“Pengajuan permohonan JR ke MK harus dilakukan secepatnya, baik secara per ormas maupun gabungan ormas, sebelum Perppu itu memakan korban pembubaran ormas tertentu,” ujar Jeje.

Selengkapnya

17 Ormas Islam Menolak Perppu

17 Ormas Islam Menolak Perppu

Koordinator Forum, Dr Jeje Zaenudin, menyampaikan, rapat itu antara lain merekomendasikan perlunya upaya hukum dalam menolak Perppu Ormas.

Selengkapnya