Topik Pilihan
omnibus law
PKS Kawal Isu Produk Halal dan Pengelolaan Umrah pada RUU Ciptaker
“Sulit membayangkan bagaimana rasanya melaksanakan umrah yang dikelola bukan oleh orang Islam”
PKS: RUU Ciptaker Pro Asing, Wajar jika Buruh Murka
“Jadi wajar saja kalau para buruh kita murka dan mengancam demo meski di tengah pandemi corona”
PKS Tolak Bahas RUU Ciptaker Demi Kedaulatan Bangsa
“Karena secara substansi RUU ini terlalu berpihak pada pengusaha dan merugikan rakyat kecil, terutama buruh”
Merawat Indonesia
“Semua unsur mesti duduk bersama, jangan lagi ada yang merasa paling berkuasa, paling mengerti, sehingga masalah yang coba disolusikan ternyata tidak senafas dengan nilai Pancasila”
Menko Polhukam Setuju RUU Ciptaker Dibilang Jelek, Tapi…
“Ya, saya melihat ada kesalahan-kesalahan di UU itu, biar diperbaiki, ada DPR kan nanti, masih lama ini”
LKSP: Pandangan Positif atas RUU Ketahanan Keluarga Lebih Besar daripada Negatif
“Hal ini menunjukkan mulai ada penjelasan yang seimbang dari para pengusul RUU dan kemudian mendapatkan dukungan”
KUII VII Rekomendasikan DPR Tolak RUU Ciptaker…
“Jika RUU tersebut tidak berkesesuaian dengan kemaslahatan umat dan kemajuan bangsa serta jika bertentangan dengan asas-asas hukum yang ada”
Gubernur Babel Dukung Fatwa Halal Tetap di Bawah MUI Saja
“Semuanya baik, tapi kita ingin yang terbaik. Yang terbaik apa, bersinergi semua di bawah MUI”
Sohibul Berikan 3 Koridor RUU Ciptaker kepada Airlangga
PKS sepakat terkait transformasi struktural tetapi memandang RUU Ciptaker yang sekarang cukup sensitif.
MUI: Fatwa Halal Berbeda Pada 1 Kasus Berpotensi Mengaburkan Kepastian Hukum
‘Penetapan fatwa tidak tunggal berpotensi adanya perbedaan dalam menetapkan fatwa suatu kasus yang sama’
