Topik Pilihan
omnibus law
Gubernur Babel Dukung Fatwa Halal Tetap di Bawah MUI Saja
“Semuanya baik, tapi kita ingin yang terbaik. Yang terbaik apa, bersinergi semua di bawah MUI”
Sohibul Berikan 3 Koridor RUU Ciptaker kepada Airlangga
PKS sepakat terkait transformasi struktural tetapi memandang RUU Ciptaker yang sekarang cukup sensitif.
MUI: Fatwa Halal Berbeda Pada 1 Kasus Berpotensi Mengaburkan Kepastian Hukum
‘Penetapan fatwa tidak tunggal berpotensi adanya perbedaan dalam menetapkan fatwa suatu kasus yang sama’
Ketua Serikat Buruh Sebut RUU Ciptaker Ciptaan Pengusaha
“Tahun 2006 Undang-Undang sudah mau direvisi. Tahun 2006 demo, kemudian pagar roboh, SBY nggak berani nerusin. Sekarang dimulai revisi itu diselundupkan dalam Omnibus Law ini”
INDEF Kritik Omnibus Law Ciptaker “RUU Cipta Tenaga Kerja Asing”
“Jadi kita akan melihat start up yang unicorn-unicorn itu nantinya akan diisi oleh orang-orang dari India, Bangalor, Singapura, Malaysia gitu ya. Kita jadi apa?”
PKS: RUU Ciptaker Korbankan Pekerja dan Memihak Pengusaha
Riyono menilai bahwa pemerintah harus serius menghilangkan hambatan utama investasi yang ternyata bukan masalah perburuhan, melainkan masalah korupsi, inefisiensi birokrasi
Prof Baharun: RUU Ciptaker Berpotensi Benturkan 60-an Ormas Islam di MUI
“Apabila RUU (Ciptaker) ini diteruskan, tentu akan membuat lebih gaduh dan kelak tidak akan ada kesepakatan fatwa. Saya rasa ini fatwa halal tetap harus ada di MUI”
Pertambangan Harus Memakmurkan Rakyat, Bukan Segelintir Pengusaha
UU Minerba yang baru harus dapat menjadi payung hukum memadai bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan operasional perusahaan tambang kata Mulyanto
MUI: Fatwa Halal oleh Banyak Ormas Bikin Rancu Standar Halal
“Jangan sampai menghilangkan prinsip-prinsip sertifikasi halal yakni jaminan keyakinan dari prinsip keagamaan, sayangnya Omnibus Law RUU Cipta Kerja justru mencederai prinsip itu”
Komisi Hukum MUI: RUU Ciptaker Bisa Picu Disharmoni Ulama dan Ormas Islam
“RUU Cipta Lapangan Kerja ini merupakan langkah mundur bagi perkembangan halal di Indonesia. Sekarang sudah ada lembaga yang kredibel, yakni LPPOM MUI, seharusnya pemerintah mendukung”
