omnibus law

Gubernur Babel Dukung Fatwa Halal Tetap di Bawah MUI Saja

Gubernur Babel Dukung Fatwa Halal Tetap di Bawah MUI Saja

“Semuanya baik, tapi kita ingin yang terbaik. Yang terbaik apa, bersinergi semua di bawah MUI”

Selengkapnya

Sohibul Berikan 3 Koridor RUU Ciptaker kepada Airlangga

Sohibul Berikan 3 Koridor RUU Ciptaker kepada Airlangga

PKS sepakat terkait transformasi struktural tetapi memandang RUU Ciptaker yang sekarang cukup sensitif.

Selengkapnya

MUI: Fatwa Halal Berbeda Pada 1 Kasus Berpotensi Mengaburkan Kepastian Hukum

MUI: Fatwa Halal Berbeda Pada 1 Kasus Berpotensi Mengaburkan Kepastian Hukum

‘Penetapan fatwa tidak tunggal berpotensi adanya perbedaan dalam menetapkan fatwa suatu kasus yang sama’

Selengkapnya

Ketua Serikat Buruh Sebut RUU Ciptaker Ciptaan Pengusaha

Ketua Serikat Buruh Sebut RUU Ciptaker Ciptaan Pengusaha

“Tahun 2006 Undang-Undang sudah mau direvisi. Tahun 2006 demo, kemudian pagar roboh, SBY nggak berani nerusin. Sekarang dimulai revisi itu diselundupkan dalam Omnibus Law ini”

Selengkapnya

INDEF Kritik Omnibus Law Ciptaker “RUU Cipta Tenaga Kerja Asing”

INDEF Kritik Omnibus Law Ciptaker “RUU Cipta Tenaga Kerja Asing”

“Jadi kita akan melihat start up yang unicorn-unicorn itu nantinya akan diisi oleh orang-orang dari India, Bangalor, Singapura, Malaysia gitu ya. Kita jadi apa?”

Selengkapnya

PKS: RUU Ciptaker Korbankan Pekerja dan Memihak Pengusaha

PKS: RUU Ciptaker Korbankan Pekerja dan Memihak Pengusaha

Riyono menilai bahwa pemerintah harus serius menghilangkan hambatan utama investasi yang ternyata bukan masalah perburuhan, melainkan masalah korupsi, inefisiensi birokrasi

Selengkapnya

Prof Baharun: RUU Ciptaker Berpotensi Benturkan 60-an Ormas Islam di MUI

Prof Baharun: RUU Ciptaker Berpotensi Benturkan 60-an Ormas Islam di MUI

“Apabila RUU (Ciptaker) ini diteruskan, tentu akan membuat lebih gaduh dan kelak tidak akan ada kesepakatan fatwa. Saya rasa ini fatwa halal tetap harus ada di MUI”

Selengkapnya

Pertambangan Harus Memakmurkan Rakyat, Bukan Segelintir Pengusaha

Pertambangan Harus Memakmurkan Rakyat, Bukan Segelintir Pengusaha

UU Minerba yang baru harus dapat menjadi payung hukum memadai bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan operasional perusahaan tambang kata Mulyanto

Selengkapnya

MUI: Fatwa Halal oleh Banyak Ormas Bikin Rancu Standar Halal

MUI: Fatwa Halal oleh Banyak Ormas Bikin Rancu Standar Halal

“Jangan sampai menghilangkan prinsip-prinsip sertifikasi halal yakni jaminan keyakinan dari prinsip keagamaan, sayangnya Omnibus Law RUU Cipta Kerja justru mencederai prinsip itu”

Selengkapnya

Komisi Hukum MUI: RUU Ciptaker Bisa Picu Disharmoni Ulama dan Ormas Islam

Komisi Hukum MUI: RUU Ciptaker Bisa Picu Disharmoni Ulama dan Ormas Islam

“RUU Cipta Lapangan Kerja ini merupakan langkah mundur bagi perkembangan halal di Indonesia. Sekarang sudah ada lembaga yang kredibel, yakni LPPOM MUI, seharusnya pemerintah mendukung”

Selengkapnya

Page 1 of 512345