Topik Pilihan
norma agama
Pakar Hukum: RUU P-KS Rancu, Hendaknya Ditolak
Selain kering nilai-nilai agama, RUU P-KS juga dinilai berpotensi memporak-porandakan tautan norma hukum dalam sistem nilai, sistem asas hukum, dan sistem norma hukum Indonesia.
Perdebatan Soal Polemik RUU P-KS
“RUU PKS kering dari nilai-nilai agama, karena itu hendaknya ditolak.”
MTT Muhammadiyah Tak Sepenuhnya Menerima dan Menolak RUU P-KS
“RUU PKS kering dari nilai-nilai agama, karena itu hendaknya ditolak. Karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang religius (Pasal 29 UUD 1945).”
Masyarakat Diminta Tak Mudah Dipengaruhi Klaim-klaim Barat
Bagus menegaskan, soal pengaturan zina dan LGBT Indonesia memiliki kedaulatan dan sistem hukum sendiri. Tidak bisa diatur oleh asing.
‘Indonesia Boleh Mengatur LGBT, Tidak Melanggar HAM’
Indonesia sedang mengatur hukum nasionalnya, maka seharusnya siapapun di luar Indonesia tidak boleh intervensi kepada negara ini.
PKS: Indonesia Darurat LGBT dan Miras
Jazuli mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan permasalahan LGBT dan miras sebagai tanggung jawab moral bersama sebagai warga negara.
Menag: Semua Agama Menolak Perkawinan Sejenis, Tapi tak Mendiskriminasi
Pernyataan Menag ini disampaikan menanggapi kehadiran Komisioner Tinggi HAM PBB meminta Indonesia tidak mendiskriminasi LGBT.
RUU KUHP, Din: DPR Jangan Beri Peluang LGBT
“Karena (LGBT) itu bertentangan dengan Pancasila yaitu ketuhanan dan keagamaan.”
Wantim MUI: Menolak LGBT Berarti sesuai Pancasila
“Jangan sampai hukum yang disepakati bertentangan dengan Pancasila.”
Politisi: DPR Bisa Inisiasi Rancangan UU Anti LGBT
Perlunya RUU Anti LGBT karena prinsipnya yang mendasar adalah, Indonesia berdasarkan Pancasila, dimana pedoman hidup dengan sila pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa.
