Nasir Djamil

Pakar Hukum Nilai UU Terorisme Sudah Cukup Kuat

Pakar Hukum Nilai UU Terorisme Sudah Cukup Kuat

Soal kewenangan polisi dalam pencegahan terorisme. Segala tindakan yang diambil, tegasnya, harus berdasar dan terukur. Agar tidak berbenturan dengan HAM.

Selengkapnya

Pansus RUU Terorisme: Definisi “Teroris” Perlu

Pansus RUU Terorisme: Definisi “Teroris” Perlu

“Karena kita sadar terorisme ada unsur propaganda asing. Bahkan intelijen asing bisa masuk ke jaringan internasional.”

Selengkapnya

3 Tahun Jokowi-JK, Nasir Djamil: Ngeri-ngeri Sedap Era Sekarang

3 Tahun Jokowi-JK, Nasir Djamil: Ngeri-ngeri Sedap Era Sekarang

Hukum saat ini terasa mengerikan terutama terkait kritik terhadap pemerintah. Dikatakan Nasir, menyampaikan kritik akan dibully, jika salah dianggap hatespeech kepada penguasa dan rawan terkena UU ITE.

Selengkapnya

DPR: Proses Seleksi Anggota Komnas HAM Dinilai Tidak Transparan

DPR: Proses Seleksi Anggota Komnas HAM Dinilai Tidak Transparan

Seleksi di Pansel dianggap tidak partisipatif. Diharapkan proses seleksi di DPR lebih mendekatkan calon anggota Komisioner dengan masyarakat

Selengkapnya

MUI Minta DPR Segera Bahas Perppu Ormas

MUI Minta DPR Segera Bahas Perppu Ormas

“Dalam menerapkan Perppu, pemerintah juga harus tetap menghormati proses hukum, nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.”

Selengkapnya

Pemerintah Terbitkan Perppu Ormas, Anggota Komisi III: DPR yang Memutuskan

Pemerintah Terbitkan Perppu Ormas, Anggota Komisi III: DPR yang Memutuskan

“DPR diberi waktu lebih kurang 3 bulan untuk memutuskan menerima atau menolak. Selama dalam waktu itulah, saya prediksikan pemerintah akan mengajukan ke pengadilan.”

Selengkapnya

Ahok Masih Ditahan di Mako Brimob, Anggota DPR Pertanyakan Keamanan Lapas

Ahok Masih Ditahan di Mako Brimob, Anggota DPR Pertanyakan Keamanan Lapas

“Masak seorang Ahok, dia enggak bisa amankan?”

Selengkapnya

Anggota Komisi III: Perppu Pembubaran HTI Bahaya, Bisa Menyasar Ormas Lain

Anggota Komisi III: Perppu Pembubaran HTI Bahaya, Bisa Menyasar Ormas Lain

Lebih ksatria dan terhormat, menurut Nasir Djamil, bila pemerintah menempuh jalur pengadilan.

Selengkapnya

Terkait Ahok, Anggota DPR: Amnesty Internasional Wajib Hormati Hukum Indonesia

Terkait Ahok, Anggota DPR: Amnesty Internasional Wajib Hormati Hukum Indonesia

Nasir Djamil menilai bahwa sikap Amnesty Internasional itu telah melecehkan peradilan, para hakim, dan bangsa Indonesia. “Anggap aja tuh sampah,” katanya.

Selengkapnya

Anggota Komisi III DPR: Jangankan Kapolda, Presiden pun Tak Bisa Tunda Persidangan

Anggota Komisi III DPR: Jangankan Kapolda, Presiden pun Tak Bisa Tunda Persidangan

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini lalu mengkritisi alasan keluarnya surat itu. Kalau karena keamanan, kata Nasir, mengapa Aksi 212 bisa diamankan, tapi persidangan Ahok tidak bisa.

Selengkapnya

Page 1 of 212