Nasir Djamil

Anggota DPR: Kasihan Rakyat Indonesia Dijejali Isu Radikalisme

Anggota DPR: Kasihan Rakyat Indonesia Dijejali Isu Radikalisme

“Saya curiga isu radikalisme ingin menutup berbagai masalah yang kini tidak kunjung tuntas penyelesaiannya”

Selengkapnya

Nasir Minta Pemerintah Segera Bersikap Soal RKUHP dan Perppu KPK

Nasir Minta Pemerintah Segera Bersikap Soal RKUHP dan Perppu KPK

“Masalah ini merupakan hak Presiden. Kalau Presiden ada hal penting dan genting bisa mengambil langkah dengan menerbitkan perppu. Kalau menerbitkan perppu tentu ada konsekuensinya”

Selengkapnya

Menimbang Prostitusi Daring Masuk RKUHP

Menimbang Prostitusi Daring Masuk RKUHP

Selama ini, regulasi untuk mengatur delik perzinaan –tak sebatas prostitusi online– telah diperjuangkan berbagai pihak agar dimasukkan ke dalam RKUHP.

Selengkapnya

Tsunami Aceh, Pemerintah Diminta Tetapkan 26 Desember Hari Kesiapsiagaan Bencana

Tsunami Aceh, Pemerintah Diminta Tetapkan 26 Desember Hari Kesiapsiagaan Bencana

Nasil Djamil menilai, hal itu bentuk empati dan simpati serta pengakuan pemerintah terhadap rakyat Indonesia yang mengalami musibah gempa dan tsunami.

Selengkapnya

Pakar Hukum Nilai UU Terorisme Sudah Cukup Kuat

Pakar Hukum Nilai UU Terorisme Sudah Cukup Kuat

Soal kewenangan polisi dalam pencegahan terorisme. Segala tindakan yang diambil, tegasnya, harus berdasar dan terukur. Agar tidak berbenturan dengan HAM.

Selengkapnya

Pansus RUU Terorisme: Definisi “Teroris” Perlu

Pansus RUU Terorisme: Definisi “Teroris” Perlu

“Karena kita sadar terorisme ada unsur propaganda asing. Bahkan intelijen asing bisa masuk ke jaringan internasional.”

Selengkapnya

3 Tahun Jokowi-JK, Nasir Djamil: Ngeri-ngeri Sedap Era Sekarang

3 Tahun Jokowi-JK, Nasir Djamil: Ngeri-ngeri Sedap Era Sekarang

Hukum saat ini terasa mengerikan terutama terkait kritik terhadap pemerintah. Dikatakan Nasir, menyampaikan kritik akan dibully, jika salah dianggap hatespeech kepada penguasa dan rawan terkena UU ITE.

Selengkapnya

DPR: Proses Seleksi Anggota Komnas HAM Dinilai Tidak Transparan

DPR: Proses Seleksi Anggota Komnas HAM Dinilai Tidak Transparan

Seleksi di Pansel dianggap tidak partisipatif. Diharapkan proses seleksi di DPR lebih mendekatkan calon anggota Komisioner dengan masyarakat

Selengkapnya

MUI Minta DPR Segera Bahas Perppu Ormas

MUI Minta DPR Segera Bahas Perppu Ormas

“Dalam menerapkan Perppu, pemerintah juga harus tetap menghormati proses hukum, nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.”

Selengkapnya

Pemerintah Terbitkan Perppu Ormas, Anggota Komisi III: DPR yang Memutuskan

Pemerintah Terbitkan Perppu Ormas, Anggota Komisi III: DPR yang Memutuskan

“DPR diberi waktu lebih kurang 3 bulan untuk memutuskan menerima atau menolak. Selama dalam waktu itulah, saya prediksikan pemerintah akan mengajukan ke pengadilan.”

Selengkapnya

Page 1 of 3123