Muhammad Syafi’i

KontraS Desak DPR Segera Bentuk Tim Pengawas Penanggulangan Terorisme

KontraS Desak DPR Segera Bentuk Tim Pengawas Penanggulangan Terorisme

Ferry mengimbau masyarakat untuk hati-hati menggunakan istilah terorisme. Sebab definisi terorisme kini telah berkembang luas.

Selengkapnya

RUU Terorisme Sah Jadi UU Pasca Rentetan Kerusuhan dan Serangan Bom

RUU Terorisme Sah Jadi UU Pasca Rentetan Kerusuhan dan Serangan Bom

Dengan disetujuinya RUU Terorisme akan segera dimasukkan dalam lembaran negara sehingga sah sebagai UU.

Selengkapnya

Definisi “Terorisme” Dinilai Penting untuk Bedakan dengan Pidana Biasa

Definisi “Terorisme” Dinilai Penting untuk Bedakan dengan Pidana Biasa

“Sangat riskan bila tak ada pembeda antara pidana terorisme dengan pidana biasa.”

Selengkapnya

Ketua Pansus RUU Terorisme Sebut yang Diinginkan Pemerintah “Kebebasan Membantai”

Ketua Pansus RUU Terorisme Sebut yang Diinginkan Pemerintah “Kebebasan Membantai”

Syafi’i menilai, adanya definisi merupakan hal yang sangat penting agar aparat tidak lagi bebas dan sewenang-wenang menetapkan teroris atau bukan menurut mereka saja.

Selengkapnya

Romo Syafii: Saya Seperti Berjuang Sendirian

Romo Syafii: Saya Seperti Berjuang Sendirian

“Saya informasikan bahwa RUU yang sedang dibahas ini menyisakan satu poin soal definisi,” kata Romo Syafii.

Selengkapnya

Anggota DPR: Jaksa Agung Kader Partai, Peradilan Ahok Tak Independen

Anggota DPR: Jaksa Agung Kader Partai, Peradilan Ahok Tak Independen

“Jaksa Agung ini wajib segera diganti,” tegas Anggota Komisi III DPR Syafi’i.

Selengkapnya

DPR: Pejabat Publik Harus Bertanggungjawab dengan Pidatonya

DPR: Pejabat Publik Harus Bertanggungjawab dengan Pidatonya

Romo Syafi’i juga menyayangkan pidato Megawati yang dianggap menyinggung persoalan mendasar seorang Muslim.

Selengkapnya

Habib Rizieq Adukan 3 Kapolda, DPR Apresiasi Langkah Hukum GNPF MUI

Habib Rizieq Adukan 3 Kapolda, DPR Apresiasi Langkah Hukum GNPF MUI

Habib Rizieq menyampaikan keberatannya atas persoalan terkait Kapolda Jabar Anton Charliyan, Kapolda Metro M Iriawan, dan Kapolda Kalbar Musyafak.

Selengkapnya

Dinilai Langgar UU Keormasan, Anggota Komisi III Minta Kapolda Jabar Diberhentikan

Dinilai Langgar UU Keormasan, Anggota Komisi III Minta Kapolda Jabar Diberhentikan

Jika GMBI melakukan aksi-aksi melawan hukum, sejatinya itu adalah tanggung jawab dari Dewan Pembina, yaitu Kapolda Jabar Anton, kata Syafi’i.

Selengkapnya

Anggota DPR: Pemblokiran Situs Islam di Masa Kini Lebih Buruk dari Orde Baru

Anggota DPR: Pemblokiran Situs Islam di Masa Kini Lebih Buruk dari Orde Baru

Untuk 11 situs yang diblokir itu, menurut Noor Iza, dilakukan atas permintaan dari lembaga dan instansi terkait seperti Polri dan BNPT.

Selengkapnya