Menteri Dalam Negeri

PSHTN FHUI: Plt Gubernur dari Polri Bertentangan dengan UU Pilkada

PSHTN FHUI: Plt Gubernur dari Polri Bertentangan dengan UU Pilkada

“Serta berdampak pada pudarnya netralitas Polri sebagai amanat dari reformasi.”

Selengkapnya

DPR Kritisi Dua Jenderal Polri Ditunjuk Jadi Plt Gubernur

DPR Kritisi Dua Jenderal Polri Ditunjuk Jadi Plt Gubernur

“Untuk daerah dimana ada cagub berasal dari Polri, maka hal ini akan membangun opini bagian dari desain perselingkuhan dan persekongkolan yang mengancam netralitas fungsi gubernur.”

Selengkapnya

Tim Advokasi Ormas Islam: Jawaban Pemerintah di Sidang MK Mengada-ada

Tim Advokasi Ormas Islam: Jawaban Pemerintah di Sidang MK Mengada-ada

“Ini menunjukan kurang pahamnya pemerintah mengenai hukum acara MK, membuktikan pula watak arogansi pemerintah yang terbiasa menabrak dan melanggar aturan hukum.”

Selengkapnya

Sampai Kapan Sang Penista Bebas?

Sampai Kapan Sang Penista Bebas?

Mendagri beragumen bahwa dakwaan yang dikenakan kepada Ahok adalah Pasal 156 dan Pasal 156a KUHP. Dalam Pasal 156 ancaman hukuman paling lama empat tahun

Selengkapnya

ACTA Minta Mendagri Berhentikan Sementara Ahok

ACTA Minta Mendagri Berhentikan Sementara Ahok

Kepala Daerah aktif yang menjadi terdakwa saja harus langsung diberhentikan, apalagi Kepala Daerah yang memang sudah menjalani cuti

Selengkapnya

Jelang Pilkada Serentak 2017, Suasana Kondusif Harus Terus Dijaga

Jelang Pilkada Serentak 2017, Suasana Kondusif Harus Terus Dijaga

Total daerah yang akan menggelar pilkada serentak, Rabu, 15 Februari 2017, berjumlah 101 daerah. Terdiri dari 7 provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten.

Selengkapnya

Senator DPD RI: Perkataan Mendagri Soal Perda Syariat Hanya Permainan Kata

Senator DPD RI: Perkataan Mendagri Soal Perda Syariat Hanya Permainan Kata

secara yuridis itu tidak salah, karena dia mengatakan tidak ada perda syariat Islam yang dihapus,” ungkap Iqbal

Selengkapnya

PAHAM: Ada 14 Hari Waktu untuk Ajukan Keberatan Pembatalan Perda

PAHAM: Ada 14 Hari Waktu untuk Ajukan Keberatan Pembatalan Perda

Karena yang membatalkan adalah Medagri, maka Gubernur dapat mengajukan keberatan kepada Presiden

Selengkapnya

Mengaku Tak Ada Perda Bernuansa Islam Dihapus, Mendagri Banyak Terima SMS Penolakan

Mengaku Tak Ada Perda Bernuansa Islam Dihapus, Mendagri Banyak Terima SMS Penolakan

Mendagri mengaku menerima ratusan SMS yang diterima ke telepon selulernya terkait penolakan pembatalan Perda bernuansa syariat Islam

Selengkapnya

Menag Sebut PBM 2006 Acuan Pendirian Rumah Ibadah

Menag Sebut PBM 2006 Acuan Pendirian Rumah Ibadah

Kemenag sedang menyiapkan RUU tentang Perlindungan Umat Beragama, salah satunya mengatur terkait rumah ibadah

Selengkapnya