mantan Komisioner Komnas HAM

Negara Jaga Kerukunan Umat Lewat UU Penodaan Agama

Negara Jaga Kerukunan Umat Lewat UU Penodaan Agama

Kalau ada UU, mekanisme penyelesaian persengketaan adalah melalui meja hijau. Kalau tidak ada UU, bukan tidak mustahil penyelesaian persengketaan dilakukan di “lapangan hijau”.

Selengkapnya

DPR Diminta Segera Bentuk Tim Pengawas Penanganan Terorisme

DPR Diminta Segera Bentuk Tim Pengawas Penanganan Terorisme

“Timwas ini diharapkan diberikan full authority (kewenangan penuh) untuk dapat memeriksa penanganan terorisme yang dilakukan Densus 88 dan BNPT dari hulu sampai hilir.”

Selengkapnya

Komnas HAM Diminta Selidiki Aksi di Mako Brimob secara Profesional-Independen

Komnas HAM Diminta Selidiki Aksi di Mako Brimob secara Profesional-Independen

Maneger mengatakan, dipandang penting dan mendesak dilakukan evaluasi dan pengusutan menyeluruh terhadap dugaan adanya kesalahan atau pengabaian SOP yang terjadi di Mako Brimob.

Selengkapnya

Teroris Papua Sandera dan Perkosa Guru, Pemerintah Diminta Serius Menangani

Teroris Papua Sandera dan Perkosa Guru, Pemerintah Diminta Serius Menangani

Presiden sebaiknya bergegas menunaikan mandat konstitusionalnya menyelesaikan masalah Papua secara komprehensif profesional dalam konteks NKRI.

Selengkapnya

PP Muhammadiyah: Sikap PGGJ Mengancam Hak Konstitusional Warga

PP Muhammadiyah: Sikap PGGJ Mengancam Hak Konstitusional Warga

“Bahwa warga negara di seluruh teritori NKRI, termasuk di Papua, memiliki hak atas rasa aman dan kebebasan beragama.”

Selengkapnya

PP Muhammadiyah: Sebaiknya UIN Yogyakarta Pertimbangkan Persekusi Cadar

PP Muhammadiyah: Sebaiknya UIN Yogyakarta Pertimbangkan Persekusi Cadar

“Pertanyaan HAM-nya, bolehkah seorang Rektor mengurangi hak-hak konstitusional warga negaranya?” ungkap Maneger.

Selengkapnya

PP Muhammadiyah: Negara Harus Hadir Hentikan Penyerangan Tokoh Agama

PP Muhammadiyah: Negara Harus Hadir Hentikan Penyerangan Tokoh Agama

“Negara punya mandat mengusut tuntas kasus-kasus itu siapa pun pelaku dan aktor intelektualnya, serta apa pun motifnya.”

Selengkapnya

RKUHP, Pasal Penghinaan Presiden Dinilai Kemunduran Demokrasi

RKUHP, Pasal Penghinaan Presiden Dinilai Kemunduran Demokrasi

“Indonesia rasanya sudah paham mana mengkritik mana yang menghina,” ungkap Maneger.

Selengkapnya

‘Indonesia Boleh Mengatur LGBT, Tidak Melanggar HAM’

‘Indonesia Boleh Mengatur LGBT, Tidak Melanggar HAM’

Indonesia sedang mengatur hukum nasionalnya, maka seharusnya siapapun di luar Indonesia tidak boleh intervensi kepada negara ini.

Selengkapnya

Maneger: Bawaslu Tak Punya Mandat “Mengawasi” Mimbar Jumat

Maneger: Bawaslu Tak Punya Mandat “Mengawasi” Mimbar Jumat

Rahmat beralasan, penyusunan materi khutbah agar mencegah hal yang dialami saat pilkada DKI Jakarta 2017.

Selengkapnya

Page 1 of 212