LBH

LBH Jakarta Nilai Maklumat Kapolda Metro Jaya Mengancam Demokrasi

LBH Jakarta Nilai Maklumat Kapolda Metro Jaya Mengancam Demokrasi

LBH menyebut berlebihan jika kepolisian menerapkan pasal makar hanya karena ekspresi. Membatasi aksi dengan alasan terganggungya fungsi jalan raya juga adalan mengada-ada

Selengkapnya

LBH Jakarta Minta Polisi Lepaskan 3 Tokoh Gafatar

LBH Jakarta Minta Polisi Lepaskan 3 Tokoh Gafatar

Sekretaris Komisi Pengkajian dan Penelitian Majelis Ulama Indonesia Pusat, Rida H.R Salamah mengatakan, MUI sudah mengeluarkan fatwa nomor 6 tahun 2016 tentang kesesatan Gafatar

Selengkapnya

Nelayan Tradisional Jakarta: Sulit Dapat Ikan karena Reklamasi

Nelayan Tradisional Jakarta: Sulit Dapat Ikan karena Reklamasi

“Kami sebagai nelayan tradisional sangat menolak reklamasi ini. Kami sangat ingin mencari keadilan untuk merebut kembali laut, tempat kami mencari nafkah.”

Selengkapnya

Dituding Tidak Ada Ikan, Nelayan Kirimi Ahok Hasil Tangkapan dari Teluk Jakarta

Dituding Tidak Ada Ikan, Nelayan Kirimi Ahok Hasil Tangkapan dari Teluk Jakarta

Suhali mengaku justru sejak adanya reklamasi, hasil tangkapan nelayan jadi berkurang. “Biasanya bisa 50 kg sekali melaut, sekarang Cuma 2 sampai 3 kg sehari,” ungkapnya.

Selengkapnya

LBH dan LGBT Saling Lempar Tanggung Jawab Somasi “LGBT Gangguan Jiwa”

LBH dan LGBT Saling Lempar Tanggung Jawab Somasi “LGBT Gangguan Jiwa”

Isi somasi LBH dinilai campur aduk antara tuntutan dan berita. Selain itu, dinilai tidak adil menempatkan lembaga yang hanya membela homoseksual

Selengkapnya

Pasal Kretek RUU Kebudayaan Dinilai Permudah Kapitalis Asing Kuasai Pasar

Pasal Kretek RUU Kebudayaan Dinilai Permudah Kapitalis Asing Kuasai Pasar

Kapitalis asing masuk ke negeri ini sejak sekitar satu dekade lalu untuk mengeksploitasi konsumen Indonesia dengan memanfaatkan regulasi yang lemah

Selengkapnya

LBH Sebut Rokok Kretek Tak Pantas Diwariskan Generasi Muda

LBH Sebut Rokok Kretek Tak Pantas Diwariskan Generasi Muda

Sergapan kapitalisme rokok tidak berbatas di gedung parlemen, Kemenperin Nomor 63 Tahun 2015 pemerintah memberikan kekuasaan tidak terbatas industri rokok

Selengkapnya