KUHP

MUI: Perluasan Makna Zina Bukan Upaya Mengsyariatkan Hukum Positif

MUI: Perluasan Makna Zina Bukan Upaya Mengsyariatkan Hukum Positif

Kalau tidak ada hukum bagi pelaku zina yang berstatus tidak nikah, ini berarti pembiaran tindakan asusila.

Selengkapnya

Anggota DPR: Uji Materiil Pasal Kesusilaan Upaya Wujudkan Cita-cita Reformasi

Anggota DPR: Uji Materiil Pasal Kesusilaan Upaya Wujudkan Cita-cita Reformasi

“Kalau pasal warisan kolonial ini tidak diubah, akan membenturkan antara cita-cita konstitusi dengan undang-undang.”

Selengkapnya

AILA Gelar Seminar Kebangsaan Reformulasi KUHP Delik Kesusilaan

AILA Gelar Seminar Kebangsaan Reformulasi KUHP Delik Kesusilaan

AILA mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung setiap upaya dalam memperkuat ketahanan keluarga yang sesuai dengan jati diri bangsa.

Selengkapnya

MUI Dukung Upaya Uji Materi Pasal Zina dan Homoseksual

MUI Dukung Upaya Uji Materi Pasal Zina dan Homoseksual

MUI berharap ada Komnas Perempuan yang benar-benar membela jati diri perempuan dan keluarga Indonesia, bukan kepentingan ‘perempuan asing’.

Selengkapnya

Persistri: Pasal Kesusilaan Saat Ini Tidak Layak Disosialisasikan

Persistri: Pasal Kesusilaan Saat Ini Tidak Layak Disosialisasikan

Persatuan Islam Istri (Persistri) menilai, beban negara tidaklah ringan dengan terus diberlakukannya pasal-pasal tersebut. Karena, menurutnya, akan terjadi kerusakan moral yang luar biasa dan hal itu sudah dialami saat ini

Selengkapnya

Pakar Hukum: Uji Materi Terkait Pasal Zina, Perkosaan dan Homo Dinilai Sudah Tepat

Pakar Hukum: Uji Materi Terkait Pasal Zina, Perkosaan dan Homo Dinilai Sudah Tepat

Pada persidangan ketujuh, Hakim MK Suhartoyo mengungkapkan, rancangan KUHP yang di DPR tersebut sudah berjalan sejak tahun 1979, dan sampai saat ini pembahasannya tidak ada kepastiannya

Selengkapnya

Koalisi Perempuan Indonesia Tak Setuju Uji Materi Pasal Zina dan Homoseksual

Koalisi Perempuan Indonesia Tak Setuju Uji Materi Pasal Zina dan Homoseksual

Selain Koalisi Perempuan Indonesia, Komisi Nasional (Komnas) Perempuan juga menolak perubahan pasal 284, 285, dan 292 KUHP

Selengkapnya

Juru Bicara Presiden: Negara Lindungi Hak Warga Negara, Tapi Gerakan LGBT Dilarang

Juru Bicara Presiden: Negara Lindungi Hak Warga Negara, Tapi Gerakan LGBT Dilarang

Johan mengingatkan, tidak ada ruang di Indonesia bagi gerakan penyuka sesama jenis. Apalagi bila gerakan penyuka sesama jenis ini sampai melakukan ajakan untuk bergabung

Selengkapnya

AILA dan Akademisi Desak Revisi KUHP Kesusilaan

AILA dan Akademisi Desak Revisi KUHP Kesusilaan

Persetujuan MK terhadap permohonan uji materiil dinilai sangat penting karena akan membentuk norma hukum baru terkait konsep perzinaan, perkosaan dan perbuatan cabul sesama jenis (LGBT)

Selengkapnya

Mensos: Norma Agama Tetap Harus Menjadi Basis Regulasi Kehidupan

Mensos: Norma Agama Tetap Harus Menjadi Basis Regulasi Kehidupan

Para akademisi menggugat KUHP ke MK terkait pasal 284 KUHP tentang makna perzinahan, pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan, dan pasal LGBT

Selengkapnya

Page 6 of 7« First...34567