Topik Pilihan
Kontras
Catatan Kritis Kontras terhadap Pembentukan Koopssus TNI
“Kami mendesak DPR RI dan Presiden RI selaku institusi yang memiliki kewenangan politik untuk mengawasi dan mengendalikan TNI”
KontraS: Polisi Lakukan 643 Kasus Kekerasan dalam Setahun
Polri mengakui ada tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat dalam menangani sebuah kasus. Namun, Divisi Humas Polri menyebut, jumlah kekerasan yang melibatkan aparat itu terbilang kecil.
KontraS – LBH Temukan Fakta Baru Misteri Korban Tragedi 22 Mei
“Kejadian sudah 22 Mei, hingga hari ini sudah 11 hari berarti tanpa surat apapun. Berarti sudah dirampas kemerdekaannya, tak mengetahui jadi tersangka atas pasal apa.”
Penghargaan bagi Pelapor Korupsi Dinilai ‘Gula-gula Politik’
Pemerintah, kata Nisrina, sepertinya lupa bahwa pemberantasan korupsi di lapangan terbentur masalah-masalah lain.
KontraS: Indonesia Harus Beri Perhatian Penuh pada Uighur
“Namun nyata-nyatanya Indonesia masih malu-malu atau ragu dalam hal merumuskan hal yang konkret terkait penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Myanmar.”
Penjaminan HAM pada Penindakan Terorisme dinilai Gagal
“Kinerja buruk pemerintah dapat dilihat dalam tidak dipenuhinya 10 rekomendasi untuk memberikan perlindungan yang memadai untuk pembela HAM dan jurnalis.”
KontraS Nilai Perhatian Pemerintah pada HAM Rendah
Agenda-agenda HAM, menurut KontraS, kalah prioritas dibandingkan obsesi pemerintah untuk mengenjot pembangunan infrastruktur.
KontraS: Tak Satupun Komitmen HAM Jokowi Dipenuhi Secara Penuh
“Di antara yang paling menjadi sorotan adalah kegagalan pemerintah untuk menuntaskan sejumlah kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.”
KontraS Desak DPR Segera Bentuk Tim Pengawas Penanggulangan Terorisme
Ferry mengimbau masyarakat untuk hati-hati menggunakan istilah terorisme. Sebab definisi terorisme kini telah berkembang luas.
KontraS Desak Polri Lakukan Autopsi Ulang Jenazah Jefri
Kontras pun mendesak Komnas HAM agar melakukan pemantauan terhadap kasus kematian Jefri setelah ditangkap oleh tim Densus 88 untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran HAM.
