Topik Pilihan
konstitusi
‘Petinggi Polri Jadi Plt Gubernur Harus Dibatalkan’
“Artinya hanya orang yang berada dalam jabatan ASN saja yang tergolong pimpinan tinggi madya yang dapat menjadi PLT Gubernur.”
Petinggi Polri Jadi Plt Gubernur, Pakar Hukum: Menyalahi Konstitusi
Intensi konstitusi sudah sesuai dengan UU Pilkada, yakni yang dapat menduduki pejabat gubernur hanya orang yang telah menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Madya.
HRS: Memilih Pemimpin Muslim Bagian dari Taqwa
“Karenanya, kalau ada yang mengatakan memilih pemimpin seagama itu melanggar konstitusi, itu namanya gagal paham,” ungkapnya.
Ahok tak Diberhentikan Sementara Dinilai Pelanggaran Konstitusi Sangat Serius
Hamid menjelaskan, salah satu mekanisme yang dapat ditempuh DPR dalam merespon pelanggaran atas ketentuan pemberhentian sementara Ahok, ialah dengan menggunakan hak angket.
Sri Bintang: Ahok Telah Menista Agama dan Melanggar Ketertiban Umum
“Yurisprudensinya sudah ada, ngapain Ahok dibiarkan berkeliaran?”
BMOIWI: Mendukung Pemimpin Muslim Dijamin Konstitusi
“Memilih pemimpin dengan motif agama, tetap tidak boleh mengandung unsur penghinaan atau pelecehan terhadap agama, suku, atau etnis tertentu.”
Jimly Sarankan Pemerintah Tidak Selalu Gunakan Istilah Investasi
Terkait pembatalan 3143 Perda, alasan ekonomi tidaklah tepat dan tidak lebih penting dari konstitusi
Konstitusi Negara Indonesia Harus Dijaga dari Perusakan Akidah
Rambu-rambu di negara Indonesia sudah bagus, tinggal menjaganya. Negara ini membutuhkan orang-orang yang shaleh dalam dunia pemerintahan
Meluruskan Logika Kelompok LGBT Berdasarkan Konstitusi Negara
Menurut Ketua KPAI Asrorun Niam, secara eksplisit salah satu yang dikatakan menyimpang dalam UU nomor 44 tahun 2008 adalah perilaku homoseksual.
LGBT Dinilai Mengancam dan Merusak Generasi Bangsa
Sekalipun perilaku LGBT menyimpang dari konstitusi maupun norma agama, tetapi kebijakan pemerintah juga tidak boleh abai
