Komisi VIII DPR RI

Komisi VIII: Pembahasan Biaya Haji akan Rampung Bulan Depan

Komisi VIII: Pembahasan Biaya Haji akan Rampung Bulan Depan

“Kami masih melakukan pembicaraan intensif tapi Insya Allah soal BPIH ini kisarannya di angka Rp 36 juta sekian.”

Selengkapnya

Pilpres, MUI Tidak Dukung Mendukung Calon

Pilpres, MUI Tidak Dukung Mendukung Calon

“MUI secara kelembagaan harus independen.”

Selengkapnya

DPR Nilai Sebaiknya Kiai Ma’ruf Mundur dari Ketum MUI

DPR Nilai Sebaiknya Kiai Ma’ruf Mundur dari Ketum MUI

“Dengan kata lain, langkah pengunduran diri beliau dari Ketua MUI akan memberikan manfaat bagi MUI, umat, pemerintah, bangsa dan tentu bagi pribadi Almukarrom KH Ma’ruf Amien.”

Selengkapnya

Pemerintah-DPR Sepakat Biaya Haji 2018/1439H Naik

Pemerintah-DPR Sepakat Biaya Haji 2018/1439H Naik

Pemerintah dan Komisi VIII DPR memastikan kualitas pelayanan kepada jamaah haji juga akan meningkat dalam kualitas pelayanan, pembinaan, dan perlindungan.

Selengkapnya

Komisi VIII: BPJPH Harus Benar-benar Profesional dan Transparan

Komisi VIII: BPJPH Harus Benar-benar Profesional dan Transparan

“BPJPH perlu segera bersinergi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga fatwa dan lembaga yang selama ini melakukan tugas sertifikasi halal,” ujar Sodik.

Selengkapnya

DPR: Tidak Politis, Lahirnya RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

DPR: Tidak Politis, Lahirnya RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Nantinya UU tersebut bersifat payung hukum atas peraturan lain terkait haji.

Selengkapnya

Gubernur Jawa Barat Ingatkan Pembahasan RUU Haji Harus Matang

Gubernur Jawa Barat Ingatkan Pembahasan RUU Haji Harus Matang

Aher menyambut baik usulan penyelenggaraan haji tidak lagi ditangani oleh Kementerian Agama secara teknis, tapi oleh Lembaga Pemerintah Non-Kementerian.

Selengkapnya

Bahas RUU Haji, Komisi VIII Minta Masukan 3 Gubernur

Bahas RUU Haji, Komisi VIII Minta Masukan 3 Gubernur

Dalam draft RUU terdapat sekitar 1.200 daftar isian masalah. Dengan poin besar bahasan mengenai di antaranya kelembagaan, standar pembimbing, proses pendaftaran, KBIH, dan haji khusus.

Selengkapnya

Pemerintah Jangan Bedakan Guru Madrasah dan Sekolah Umum

Pemerintah Jangan Bedakan Guru Madrasah dan Sekolah Umum

Undang-undang Sisdiknas No 20 Tahun 2003 menyamakan kedudukan jenjang pendidikan umum, agama, negeri dan swasta

Selengkapnya

Soal Aliran Gafatar, Komisi VIII Meminta MUI Mengkaji Secara Mendalam dan Menfatwakan

Soal Aliran Gafatar, Komisi VIII Meminta MUI Mengkaji Secara Mendalam dan Menfatwakan

Jika ingin melakukan klarifikasi maka silakan umat Islam melakukan dialog dan diskusi dengan mereka (kelompok Gafatar)

Selengkapnya