Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran

KPI Dinilai Belum Tegas Tindak Pelanggaran Program TV

KPI Dinilai Belum Tegas Tindak Pelanggaran Program TV

Lestari pun berharap kepada Komisi I DPR RI yang telah memilih sembilan Komisioner KPI Pusat meminta pertanggungjawaban seluruh Komisioner KPI untuk menjelaskan hal-hal tersebut.

Selengkapnya

KNRP Minta DPR Mengevaluasi Kinerja KPI Pusat

KNRP Minta DPR Mengevaluasi Kinerja KPI Pusat

KPI seharusnya melakukan evaluasi tahunan tersebut, namun hingga saat ini kewajiban itu belum dilaksanakan oleh KPI.” Terang Eni

Selengkapnya

Publik Diminta Peduli atas Nasib Revisi UU Penyiaran

Publik Diminta Peduli atas Nasib Revisi UU Penyiaran

Nina menegaskan, kepentingan publik yang terabaikan menjadi inti persoalan dari UU Penyiaran.

Selengkapnya

Kontroversi RUU Penyiaran, Disebut Ada Kejanggalan Baleg DPR Ubah Pasal Iklan Rokok

Kontroversi RUU Penyiaran, Disebut Ada Kejanggalan Baleg DPR Ubah Pasal Iklan Rokok

KNRP juga menolak rencana kebijakan terkait iklan dalam draf Baleg. Katanya, kuota iklan yang menjadi 30 persen akan membanjiri siaran televisi dengan iklan. “Kuota iklan sebanyak 20 persen sekarang saja rasanya sudah sangat banyak.”

Selengkapnya

Digitalisasi Penyiaran, Diharapkan Tak Malah Kukuhkan Dominasi Lembaga Penyiaran Swasta

Digitalisasi Penyiaran, Diharapkan Tak Malah Kukuhkan Dominasi Lembaga Penyiaran Swasta

Kata Heychael, beberapa pasal yang mengatur migrasi penyiaran dalam draf Revisi RUU Penyiaran yang diharmonisasi Baleg DPR, justru cenderung mengukuhkan dominasi lembaga-lembaga penyiaran swasta dan mengabaikan kepentingan masyarakat luas.

Selengkapnya

KNRP Paparkan Tujuh Alasan Mengapa RUU Penyiaran dari Baleg Harus Ditolak

KNRP Paparkan Tujuh Alasan Mengapa RUU Penyiaran dari Baleg Harus Ditolak

Tujuh poin itu, tegas KNRP adalah hal yang secara sangat jelas menunjukkan keberpihakan draf RUU Penyiaran versi Baleg kepada industri penyiaran.

Selengkapnya

KNRP: Poin-poin Draf Revisi UU Penyiaran ini Abaikan Kepentingan Publik

KNRP: Poin-poin Draf Revisi UU Penyiaran ini Abaikan Kepentingan Publik

“KNRP merasa prihatin bahwa DPR terkesan berusaha menyiapkan sebuah UU Penyiaran yang mengabaikan kepentingan publik dan semangat demokratisasi penyiaran,” ujar Nina Mutmainnah.

Selengkapnya

Revisi UU Penyiaran Dinilai Sarat Kepentingan Pemodal

Revisi UU Penyiaran Dinilai Sarat Kepentingan Pemodal

“Terdapat kesan sangat kuat bahwa DPR dengan sengaja mengubah sejumlah pasal dalam UU Penyiaran 2002 untuk kepentingan stasiun-stasiun televisi terbesar,” ujar Anggota KNRP, Ignatius Haryanto.

Selengkapnya

KNRP Desak DPR Tidak ‘Masuk Angin’ dalam Memilih Anggota KPI Baru

KNRP Desak DPR Tidak ‘Masuk Angin’ dalam Memilih Anggota KPI Baru

DPR tidak boleh mengkhianati masyarakat luas dan harus mampu memilih anggota KPI yang memiliki integritas dan komitmen pada kepentingan publik

Selengkapnya

Pansel Didesak Tegaskan Komitmen Setiap Calon Anggota KPI

Pansel Didesak Tegaskan Komitmen Setiap Calon Anggota KPI

Pernah ada seseorang yang begitu selesai bertugas sebagai anggota KPI, langsung bekerja di televisi. “Itu, kan, tidak fair.”

Selengkapnya

Page 1 of 212