Topik Pilihan
Koalisi Masyarakat Sipil
Masyarakat Sipil: DPR Hentikan Pembahasan RUU, Fokus Awasi Penanganan Covid-19
Koalisi menyatakan, tidak transparannya metode testing dan hasilnya, yang dilakukan pemerintah memperburuk sisi akuntabilitas negara dalam menangani pandemi ini.
Koalisi Masyarakat Sipil: Pemerintah Wajib Beri Bantuan Agar Rakyat Tak Mati Kelaparan
“Tanpa bantuan makanan dan penghasilan dari pemerintah, menyuruh mereka tidak keluar rumah sama dengan membiarkan mereka perlahan-lahan mati kelaparan”
Koalisi Masyarakat Siapkan Jamu Antidiare untuk Komisioner KPK
Menurut Peneliti ICW ada indikasi pimpinan PDIP melindungi Harun Masiku yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi suap PAW di DPR
ELSAM: Jika DPR Paham Substansi Bahaya Perppu Ormas, Bisa Dicari Kompromi Polemiknya
Kalau dikatakan persoalan mengapa dikeluarkan Perppu Ormas adalah karena jangka waktu pembubaran ormas yang terlalu lama, bisa saja diajukan revisi undang-undang pembubaran ormas dengan proses bertingkat tetapi limitasi waktunya diperpendek.
Koalisi Masyarakat Sipil: Perppu Ormas Bertentangan dengan Negara Hukum
Penerbitan Perppu Ormas dinilai juga tidak memenuhi syarat kegentingan yang memaksa, sehingga bertentangan dengan Pasal 22 UUD 1945.
Koalisi Masyarakat Sipil Dorong Kasus Penyerangan Novel Ditangani Tim Independen
“Bagaimana mungkin yang memeriksa itu polisi sedangkan kita sedang mengalami tidak percaya kepada kepolisian karena terkait dengan mereka,” ujar Dahnil.
Penanganan Kasus Penyerangan Novel, Haris Azhar: Ada Tarik-menarik Kepentingan
“Petunjuk dan alat buktinya banyak. Masalahnya saat ini ada saling sandera kepentingan antara kepolisian dan KPK,” kata dia.
Koalisi Masyarakat Sipil Beberkan Kejanggalan Penyidikan Kasus Penyerangan Novel
Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan, koalisi ini berkesimpulan bahwa lambannya pengungkapan kasus Novel bukan karena ketidakmampuan penyidik. Akan tetapi ada tarik-menarik kepentingan di internal kepolisian maupun KPK yang saling menyandera.
Sebelum Bahas RUU Terorisme, DPR Didesak Evaluasi Densus 88
DPR didesak mengadakan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Densus 88 serta membuka ruang masyarakat sipil untuk memberi masukan terhadap draft Revisi UU Terorisme.
Koalisi Masyarakat Sipil: Draft Revisi UU Terorisme Banyak Masalah
Sedikitnya ada 6 masalah yang diungkapkan. Di antaranya mengenai kewenangan penangkapan yang bertentangan dengan KUHAP.
