Kemendagri

Mendagri: Pangkat dan Jabatan Tak Ada Artinya Saat Kita Meninggal

Mendagri: Pangkat dan Jabatan Tak Ada Artinya Saat Kita Meninggal

Mendagri berpesan kepada para abdi negara agar wajib untuk amanah, saatnya mengubah paradigma, cara berpikir, harus sabar serta semangat dengan maksud untuk berinvestasi di akhirat

Selengkapnya

Pemerintah berencana Bikin Payung Hukum Pembinaan Ormas

Pemerintah berencana Bikin Payung Hukum Pembinaan Ormas

“Data terakhir sampai 22 November 2019, jumlahnya mencapai 431.465 ormas”

Selengkapnya

Mendagri: Pilkada Langsung Banyak Mudarat, Perlu Dikaji Ulang

Mendagri: Pilkada Langsung Banyak Mudarat, Perlu Dikaji Ulang

“Kami lihat mudaratnya, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau tidak punya Rp 30 miliar untuk jadi Bupati, mana berani?”

Selengkapnya

DPR: Peretasan Website Kemendagri Jangan Terus Berulang

DPR: Peretasan Website Kemendagri Jangan Terus Berulang

“Sebelumnya kan sudah ada kejadian yang sama ketika situs dukcapil juga diretas tanggal (16/07/2019),” sebut Mardani.

Selengkapnya

DPR: Kemendagri Harus Perhatikan Perlindungan & Keamanan Data

DPR: Kemendagri Harus Perhatikan Perlindungan & Keamanan Data

Mardani mencontohkan, di negara lain biasanya hanya pengadilan yang berhak memberikan izin pada pihak terkait terhadap akses data penduduk.

Selengkapnya

Kemendagri Imbau Pemda Terapkan Kawasan Tanpa Asap Rokok

Kemendagri Imbau Pemda Terapkan Kawasan Tanpa Asap Rokok

“Konsumsi tembakau ini tidak dapat dipisahkan dari perilaku merokok. Perilaku merokok berkaitan dengan kemiskinan”

Selengkapnya

Kemendagri Bantah Menolak Perpanjangan Izin Ormas FPI

Kemendagri Bantah Menolak Perpanjangan Izin Ormas FPI

Mendagri Tjahjo Kumolo menyebut, FPI masih belum melengkapi 10 dari 20 syarat administrasi pada permohonan perpanjangan SKT Ormas.

Selengkapnya

KPU dan Pemerintah Dituntut segera Hapus 17,5 juta DPT ‘Bermasalah’

KPU dan Pemerintah Dituntut segera Hapus 17,5 juta DPT ‘Bermasalah’

BMPPAB juga mendesak dan mendorong Bawaslu untuk memperkuat pengawasan terhadap KPU.

Selengkapnya

BMPPAB: 17,5 Juta DPT Bermasalah, KPU-Kemendagri Harus Sikapi Serius

BMPPAB: 17,5 Juta DPT Bermasalah, KPU-Kemendagri Harus Sikapi Serius

“Fakta ini dapat mengancam Presiden-Wakil Presiden terpilih kehilangan legitimasi dari rakyat.”

Selengkapnya

103 WNA yang Masuk DPT Berasal dari 29 Negara

103 WNA yang Masuk DPT Berasal dari 29 Negara

Dukcapil Kemendagri tidak memberikan keseluruhan data WNA pemilik KTP elektronik yang berjumlah 1.680 orang, karena nama WNA yang harus dihapus dari DPT hanya 103 nama.

Selengkapnya

Page 1 of 3123