Topik Pilihan
kekerasan seksual
ACN: RUU P-KS Masih Bermasalah, Jangan Tiba-tiba Disahkan Komisi VIII
Kami mengingatkan, Komisi VIII jangan coba main kucing-kucingan. Sembunyi-sembunyi mengadakan pembahasan dengan pihak lain, lalu ketok palu di saat injury time,”
AILA: Penumpang Gelap pada RUU P-KS Sangat Mungkin
Ketua AILA Indonesia Rita Soebagio menyatakan, yang menjadi inti dari penolakan terhadap RUU P-KS adalah filosofi yang menjadi dasar RUU P-KS.
Pekan Depan Pengesahan RKUHP, MUI Segera Kirim Utusan ke DPR
MUI menyarankan sebaiknya pengesahan RUU KUHP ditunda sebelum dilakukan perbaikan. Misalnya, sebut Didin, pada pasal 480 ayat 1 dan 3
Ormas Islam: Cabul Tindakan Pidana Meski Dilakukan Suka Sama Suka
MOI menyatakan, kegiatan pelacuran dan bentuk kekerasan seksual lainnya, tetap masuk dalam tindak pidana, meskipun tidak dilakukan dengan paksaan.
Anggota DPRD Jabar Tolak RUU P-KS
“Akan dibawa kemana ini generasi muda dan bangsa Indonesia jika RUU P-KS tersebut disahkan maka prostitusi dan zina akan menjadi legal dan dilindungi”
RUU KUHP bisa Menjerat Suami 12 Tahun Penjara
Definisi perkosaan mengalami pergeseran pada RUU KUHP yang sedang dibahas saat ini, dimana perkosaan bisa dilakukan oleh suami terhadap istrinya alias perkosaan dalam rumah tangga.
PKB Mau Segera Selesaikan Pembahasan RUU P-KS
“Fraksi PKB DPR RI juga berusaha melobi fraksi lainnya untuk percepatan penyelesaian pembahasan RUU P-KS, sehingga bisa disetujui menjadi undang-undang, pada periode ini”
Indonesia Darurat Kerusakan Moral, ACN Tolak RUU P-KS
Orator mengatakan, mestinya rakyat Indonesia menolak RUU P-KS ini, karena pengusung sama sekali tidak mau memasukkan Pancasila sebagai landasan utama ke dalam naskah akademik
Banyak yang Ingatkan Panja RUU P-KS Tak Buka Ruang Kebebasan Seks
Kata Sodik, aspirasi masyarakat juga harus diakomodir, termasuk jangan sampai kekerasan seksual dalam hal aborsi diurus dengan serius, tetapi kebebasan seks dibiarkan.
Kammi: RUU P-KS Berpotensi Suburkan LGBT dan Perzinaan
“Dalam hal pelacuran dengan paksaan maka tidak diperbolehkan, dalam hal pelacuran tidak paksaan maka diperbolehkan”
