kebijakan pemerintah

Mahasiswa Demo Protes Kenaikan Harga BBM di Berbagai Daerah

Mahasiswa Demo Protes Kenaikan Harga BBM di Berbagai Daerah

Hal ini bertujuan agar masyarakat juga sadar, karena selama ini Pertamina menaikkan harga BBM ini diam-diam, tidak ramai.

Selengkapnya

Tarif Dasar Listrik Naik, Pimpinan DPR: Rakyat Kecil Makin Menjerit

Tarif Dasar Listrik Naik, Pimpinan DPR: Rakyat Kecil Makin Menjerit

Terang Fahri, yang juga dikeluhkan oleh para buruh adalah kenaikan TDL yang ketiga kali sejak rezim Presiden Joko Widodo, yang dinaikkan tepat pada 1 Mei 2017, merupakan kado paling pahit Jokowi untuk buruh dan rakyat miskin.

Selengkapnya

Ketimpangan Harga di Jawa-Papua, Jokowi: Belum Ketemu Jurus Mengatasinya

Ketimpangan Harga di Jawa-Papua, Jokowi: Belum Ketemu Jurus Mengatasinya

“Bagaimana bisa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kalau ada yang harganya di Jawa Rp 70 ribu sedangkan di Papua Rp 2,5 juta per sak semen,” ujar Presiden Jokowi.

Selengkapnya

Di depan Presiden Jokowi, Muhammadiyah Sampaikan Berbagai Kritik Tajam soal Kondisi Bangsa

Di depan Presiden Jokowi, Muhammadiyah Sampaikan Berbagai Kritik Tajam soal Kondisi Bangsa

“Pada tahun ini publik dikejutkan oleh data bahwa 1 persen orang menguasai 55 persen kekayaan Indonesia,” ujar Haedar Nashir.

Selengkapnya

Ketum Muhammadiyah: RI Harus Berdaulat, Jangan Beri Ruang Dikuasai Kekuatan Asing

Ketum Muhammadiyah: RI Harus Berdaulat, Jangan Beri Ruang Dikuasai Kekuatan Asing

Tanwir Muhammadiyah berlangsung di Ambon, Maluku, Jumat-Ahad (24-26/02/2017), dengan mengambil tema “Kedaulatan dan Keadilan Sosial untuk Indonesia Berkemajuan”.

Selengkapnya

Ahok tak Diberhentikan Sementara Dinilai Pelanggaran Konstitusi Sangat Serius

Ahok tak Diberhentikan Sementara Dinilai Pelanggaran Konstitusi Sangat Serius

Hamid menjelaskan, salah satu mekanisme yang dapat ditempuh DPR dalam merespon pelanggaran atas ketentuan pemberhentian sementara Ahok, ialah dengan menggunakan hak angket.

Selengkapnya

Tunda Penahanan Ahok, Pemerintah Dinilai Berakrobat Soal UU Pemda

Tunda Penahanan Ahok, Pemerintah Dinilai Berakrobat Soal UU Pemda

Sesuai ketentuan Pasal 83 UU Pemda diatas, maka semestinya Presiden sudah harus memberhentikan sementara Gubernur DKI Jakarta (Ahok) segera setelah yang bersangkutan menjadi terdakwa

Selengkapnya

Komnas HAM: Wacana Standardisasi Khatib Jangan Sampai Diskriminatif

Komnas HAM: Wacana Standardisasi Khatib Jangan Sampai Diskriminatif

“Apakah hal yang sama (standardisasi) terjadi juga terhadap Pastur [Katholik], Pendeta [Kristen], Bhiksu/Biksu [Budha], Pendeta [Hindu], Kongchu [Kong Hu Chu]? Ini harus dijelaskan ke publik,” ujar Maneger.

Selengkapnya

Terkait Ahok, Presiden Diminta Beri Contoh Patuh Hukum

Terkait Ahok, Presiden Diminta Beri Contoh Patuh Hukum

KA KAMMI mendesak, Presiden Jokowi segera menerbitkan Kepres pemberhentian Ahok sebagai Gubenur DKI Jakarta.

Selengkapnya

LBH: Sangat Tak Berdasar Hukum, Alasan Mendagri Tunda Berhentikan Sementara Ahok

LBH: Sangat Tak Berdasar Hukum, Alasan Mendagri Tunda Berhentikan Sementara Ahok

Sesuai rumusan Pasal 83 ayat (1) dan ayat (3) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Ahok wajib diberhentikan sementara oleh Presiden karena statusnya sebagai terdakwa kasus penistaan agama, ungkapnya.

Selengkapnya

Page 1 of 212