Ikhsan Abdullah

IHW: Bahaya Jika Peran Tunggal MUI pada Fatwa Halal Disingkirkan

IHW: Bahaya Jika Peran Tunggal MUI pada Fatwa Halal Disingkirkan

“Ketentuan Omnibus (Law) mengenai hal itu harus dicabut sama sekali dan tidak boleh ada, itu adalah kewenangan ulama. Negara tidak boleh mengambil hukum agama”

Selengkapnya

IHW: RUU Cilaka Berpotensi Hilangkan Peran Ulama pada Sertifikasi Halal

IHW: RUU Cilaka Berpotensi Hilangkan Peran Ulama pada Sertifikasi Halal

“Maka kami berpandangan bahwa hukum agama telah dikooptasi oleh hukum negara. Sejak kapan BPJPH diberikan hak oleh negara menjadi komisi fatwa? Bukankah itu ranah dan kewenangan ulama?”

Selengkapnya

IHW Nilai “Penghapusan” Kewajiban Sertifikasi Halal Bertentangan dengan Kesepakatan Bangsa

IHW Nilai “Penghapusan” Kewajiban Sertifikasi Halal Bertentangan dengan Kesepakatan Bangsa

“Ternyata tidak ada penghapusan Pasal 4 UU JPH. Media jangan provokatif tapi sebaiknya membangun,” kata Ikhsan

Selengkapnya

IHW Dorong BPJPH Sudah Siap Layani Sertifikasi Halal

IHW Dorong BPJPH Sudah Siap Layani Sertifikasi Halal

Menurut Ikhsan, ketidaksiapan BPJPH terkait pelayanan sertifikasi halal berpengaruh terhadap dunia usaha, terutama UMKM

Selengkapnya

MUI Apresiasi Perluasan Makna Zina dalam RUU KUHP

MUI Apresiasi Perluasan Makna Zina dalam RUU KUHP

“Beberapa pasal seperti perzinaan terjadi perluasan, yang menjadi nilai baru yang sesuai dengan kultur Indonesia”

Selengkapnya

IHW: Indonesia ‘Darurat’, Tak Masuk 10 Negara ‘Halal Food’

IHW: Indonesia ‘Darurat’, Tak Masuk 10 Negara ‘Halal Food’

“Indonesia juga tidak termasuk dari 10 negara peringkat halal di dunia dalam kategori Travel, Fashion, dan Media.”

Selengkapnya

IHW Apresiasi Sertifikasi Halal Tetap Wewenang LPPOM MUI

IHW Apresiasi Sertifikasi Halal Tetap Wewenang LPPOM MUI

Diharapkan penjelasan BPJPH melalui surat resmi tersebut dapat mengakhiri keraguan dan kegamangan masyarakat dan pelaku usaha.

Selengkapnya

LPPOM: MUI Tersinggung atas Penyusunan PP Turunan UU JPH

LPPOM: MUI Tersinggung atas Penyusunan PP Turunan UU JPH

Lukman menegaskan, keputusan hukum halal dan ikutannya dalam UU itu, menjadi otoritas MUI.

Selengkapnya

IHW: Negara Wajib Biayai Sertifikasi Halal UMKM

IHW: Negara Wajib Biayai Sertifikasi Halal UMKM

Tidak mungkin katanya pelaku usaha yang demikian bisa membayar sertifikasi halal. Ia mencontohkan, ada seorang pedagang gerobak makanan yang modalnya hanya 400 ribu.

Selengkapnya

IHW Minta Pemerintah Jalankan Pasal 59 dan 60 UU JPH

IHW Minta Pemerintah Jalankan Pasal 59 dan 60 UU JPH

Ikhsan Abdullah, melihat tidak banyak yang dilakukan BPJPH sejak dibentuk 10 Oktober tahun lalu.

Selengkapnya

Page 1 of 212