hukum pidana

Perdebatan Soal Polemik RUU P-KS

Perdebatan Soal Polemik RUU P-KS

“RUU PKS kering dari nilai-nilai agama, karena itu hendaknya ditolak.”

Selengkapnya

MTT Muhammadiyah Tak Sepenuhnya Menerima dan Menolak RUU P-KS

MTT Muhammadiyah Tak Sepenuhnya Menerima dan Menolak RUU P-KS

“RUU PKS kering dari nilai-nilai agama, karena itu hendaknya ditolak. Karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang religius (Pasal 29 UUD 1945).”

Selengkapnya

Pakar Hukum: Kasus Riza Chalid Bisa Diteruskan dengan Alat Bukti Lain

Pakar Hukum: Kasus Riza Chalid Bisa Diteruskan dengan Alat Bukti Lain

Dalam konteks kasus Riza Chalid, menurutnya, rekaman suara yang dinyatakan tidak sah itu sebenarnya tidak jadi penghalang untuk melanjutkan perkara itu.

Selengkapnya

Beberapa Catatan atas Rancangan KUHP soal Korupsi

Beberapa Catatan atas Rancangan KUHP soal Korupsi

“Pemerintah dan DPR sebaiknya menunjukan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi.”

Selengkapnya

Kepingan Problem Kebangsaan dan Keislaman

Kepingan Problem Kebangsaan dan Keislaman

Negara perlu memprioritaskan pada pembangunan dan pembinaan ilmu bangsa

Selengkapnya

Instrumen Hukum Pidana Dinilai Bisa untuk Membina LGBT

Instrumen Hukum Pidana Dinilai Bisa untuk Membina LGBT

Kata Jimly, untuk menangani kasus LGBT, harus dilakukan beberapa pendekatan dari segala lini yang ada serta oleh instansi terkait.

Selengkapnya

Divhumas Polri Bantah Hentikan Penyidikan Kasus Pidato Provokatif Viktor

Divhumas Polri Bantah Hentikan Penyidikan Kasus Pidato Provokatif Viktor

Menurutnya, penyidik masih memerlukan beberapa keterangan lagi dari saksi-saksi yang hadir di TKP saat kejadian tersebut terjadi. Termasuk juga dari saksi ahli bahasa.

Selengkapnya

Bareskrim Sebut Kasus Viktor Dihentikan, Pakar Pidana: Itu Wewenang Hakim

Bareskrim Sebut Kasus Viktor Dihentikan, Pakar Pidana: Itu Wewenang Hakim

Menurutnya, kepolisian semestinya agak berhati hati dalam menafsirkan perbuatan Viktor ini.

Selengkapnya

Majelis Hakim Diingatkan Perlunya Penista Agama Dihukum Maksimal

Majelis Hakim Diingatkan Perlunya Penista Agama Dihukum Maksimal

Pakar Hukum Pidana Teuku Nasrullah menjelaskan SE Mahkamah Agung tentang perlunya pemberian sanksi maksimum bagi penista agama. Kata Teuku, sanksi maksimum itu penahanan lima tahun, dan disesuaikan dengan rasa keadilan setempat.

Selengkapnya

Dr. Jabbar Sabil: Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Harus Ciptakan Keharmonisan

Dr. Jabbar Sabil: Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Harus Ciptakan Keharmonisan

Satu keseriusan Kerajaan Aceh Darussalam, sudah pernah ditulis kitab hukum acara perdata bernama Hujjah Balighah

Selengkapnya