Hak Angket

Anggota DPR: Hak Angket Sarana Tegakkan Keadilan Kasus Ahok

Anggota DPR: Hak Angket Sarana Tegakkan Keadilan Kasus Ahok

“Karena kita (DPR RI) berkeyakinan pemerintah telah melanggar UU 23 Tahun 2014 Pasal 83 ayat 1, 2, dan 3 tentang Pemerintahan Daerah,” ujarnya.

Selengkapnya

DPR Didorong Gunakan Hak Angket, Presiden Diingatkan Sumpah Jabatannya

DPR Didorong Gunakan Hak Angket, Presiden Diingatkan Sumpah Jabatannya

PAHAM tidak sepakat dengan ide penerbitan peraturan perundang-undangan (perpu) terkait terdakwa Ahok yang belum diberhentikan sementara sebagai Gubernur DKI.

Selengkapnya

Dinilai Langgar Konstitusi, DPR Ajukan Hak Angket Aktivasi Ahok

Dinilai Langgar Konstitusi, DPR Ajukan Hak Angket Aktivasi Ahok

Nantinya, jika rapat paripurna memutuskan menerima hak angket, maka DPR membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPR

Selengkapnya

Keluarga Alumni KAMMI Desak Presiden Berhentikan Ahok Sesuai Aturan

Keluarga Alumni KAMMI Desak Presiden Berhentikan Ahok Sesuai Aturan

Presiden Jokowi berpotensi melanggar undang-undang. Bahkan lebih jauh dapat dinyatakan melakukan pelanggaran hukum

Selengkapnya

Jika Ahok Tak Diberhentikan Sementara, DPR Dapat Gunakan Hak Angket

Jika Ahok Tak Diberhentikan Sementara, DPR Dapat Gunakan Hak Angket

Presiden tidak boleh diskriminatif memperlakukan kebijakan yang sama sesuai UU. Sebagaimana kasus mantan Gubenur Banten dan mantan Gubernur Sumut

Selengkapnya