“Berdasarkan kajian tahap pertama tim PP Muhammadiyah, materi RUU HIP banyak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan sejumlah undang-undang”

Selengkapnya

Muhammadiyah juga menilai, apabila RUU HIP ini disahkan akan menjadikan kedudukan Pancasila sama dengan undang-undang lainnya. Padahal Pancasila merupakan sumber dari hukum di Indonesia.

Selengkapnya

“Dan (Muktamar) ini kan melibatkan massa yang jumlahnya ratusan ribu dari seluruh Indonesia bahkan mungkin juga dari luar negeri”

Selengkapnya

PP Muhammadiyah menilai bahwa tidak seluruh eks ISIS harus dipulangkan. Mereka yang tidak lagi menjadi WNI sudah tidak perlu diurusi

Selengkapnya

Pemerintah dinilai perlu melakukan pendataan yang akurat dan screening yang ketat. Pemerintah bisa mengajak ormas-ormas untuk pembinaan mereka

Selengkapnya

Mu’ti menilai, yang jauh diperlukan bangsa Indonesia saat ini adalah infrastruktur sosial. Sehingga, ia menilai bahwa pembangunan terowongan penghubung Masjid Istiqlal-Gereja Katedral perlu ditinjau ulang

Selengkapnya

Informasi dari Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) China yang diteruskan Mu’ti, sekarang ini masih terdapat sekitar 80 mahasiswa Indonesia di Wuhan

Selengkapnya

Mu’ti mengatakan, Reuni 212 adalah hak warga negara yang dijamin oleh UUD 1945

Selengkapnya

Dubes AS mengungkapkan bahwa banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusian di Xinjiang berdasarkan laporan media-media.

Selengkapnya

Muhammadiyah mengingatkan pentingnya komitmen dan konsistensi dari sejumlah pemangku kepentingan, terutama Menteri Agama, terhadap penerapan UU Pesantren

Selengkapnya