Abdul Fickar Hadjar

Pakar: “2019 Ganti Presiden” Tak Ada Unsur Melawan Hukum

Pakar: “2019 Ganti Presiden” Tak Ada Unsur Melawan Hukum

Soal polisi yang memulangkan Neno, dia menilai, “Ini indikator ketidakmampuan menjalankan fungsinya sebagai penjaga keamanan dalam negeri.”

Selengkapnya

Pakar Hukum Kritik Sistem Lapas

Pakar Hukum Kritik Sistem Lapas

Kemanapun napi korupsi dipindahkan, selama sistem pemasyarakatan dan integritas SDM lapasnya tak diperbaiki, maka kejadian serupa dinilai akan tetap berulang lagi.

Selengkapnya

Pakar Hukum: Kasus Riza Chalid Bisa Diteruskan dengan Alat Bukti Lain

Pakar Hukum: Kasus Riza Chalid Bisa Diteruskan dengan Alat Bukti Lain

Dalam konteks kasus Riza Chalid, menurutnya, rekaman suara yang dinyatakan tidak sah itu sebenarnya tidak jadi penghalang untuk melanjutkan perkara itu.

Selengkapnya

Pakar Hukum: Tidak Ada Alasan Ragukan SP3 HRS

Pakar Hukum: Tidak Ada Alasan Ragukan SP3 HRS

Ia mengingatkan, hukum jangan ditempatkan sebagai alat kekuasaan untuk mengkriminalisasikan seseorang atau pihak tertentu yang tidak disukai.

Selengkapnya

Pakar Hukum: Seharusnya Setnov Dihukum Maksimal

Pakar Hukum: Seharusnya Setnov Dihukum Maksimal

“KPK,” tambahnya, “selain menuntut (kasus) korupsi, juga harus menuntut TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang).”

Selengkapnya

Pakar Pidana: Sia-sia Bawa Pernyataan Amien Rais ke Ranah Hukum

Pakar Pidana: Sia-sia Bawa Pernyataan Amien Rais ke Ranah Hukum

Pernyataan Amien Rais tentang hizbusy syaithan (partai setan) dan hizbullah (partai Allah) dinilai pendapat dan persepsi dari sudut pandangnya tentang keadaan kepartaian di Indonesia.

Selengkapnya

Soal Ahok, Pakar Hukum: Napi Tak Bisa Dipindahkan ke Rutan

Soal Ahok, Pakar Hukum: Napi Tak Bisa Dipindahkan ke Rutan

Kalau alasan Ahok ditahan di Rutan Mako Brimob karena kondisi lapas tidak aman, menurut Fickar, kepolisianlah yang bertanggung jawab atas keamanan Ahok.

Selengkapnya

Jokowi Tak Teken UU MD3 Dinilai Drama Politik Jelek

Jokowi Tak Teken UU MD3 Dinilai Drama Politik Jelek

“Menteri tidak melaporkan kepada saya karena situasinya sangat cepat.”

Selengkapnya

UU MD3 Berlaku Dinilai Kemunduran Demokrasi

UU MD3 Berlaku Dinilai Kemunduran Demokrasi

Menurut Fickar, itulah contoh UU yang menterinya kurang koordinasi dengan Presiden.

Selengkapnya

Soal Wiranto, Pakar Hukum: Eksekutif Tak Bisa Intervensi KPK

Soal Wiranto, Pakar Hukum: Eksekutif Tak Bisa Intervensi KPK

Urusan KPK itu, kata Fickar, adalah penegakan hukum. Bukan politik.

Selengkapnya

Page 2 of 3123